
TARAKAN – Pemenuhan hak dasar warga binaan pemasyarakatan (WBP), menjadi perhatian Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Lapas Kelas IIA Tarakan, Kamis (1/10).
Pemantauan dilakukan untuk memastikan pelayanan publik di dalam lapas berjalan secara adil dan merata. Sejumlah aspek diperiksa, mulai dari kondisi hunian, fasilitas, pelayanan kesehatan hingga penyediaan makanan bagi WBP.
Kepala Perwakilan ORI Perwakilan Kaltara Maria Ulfah mengatakan, terdapat 1.382 WBP yang saat ini menjalani masa pembinaan di Lapas Kelas IIA Tarakan. Jumlah tersebut menjadi salah satu perhatian dalam melihat bagaimana pelayanan dasar diberikan.
“Hari ini kami datang ke Lapas untuk melihat pelayanan kepada 1.382 WBP, apakah sudah baik, sama dan adil. Kami juga tadi menyampaikan hak-hak mereka,” ungkap Maria, Kamis (1/10).
Menurut Maria, prinsip kesetaraan menjadi bagian penting dalam pelayanan terhadap WBP. Perbedaan status maupun kondisi di dalam lapas tidak boleh menyebabkan adanya perbedaan pelayanan yang tidak memiliki dasar. Dalam sidak tersebut, ORI turut meninjau blok hunian laki-laki dan perempuan. Pemantauan itu dilakukan untuk melihat langsung kondisi fasilitas yang digunakan WBP.
“Kami ingin memastikan layanan berjalan adil, seperti kondisi makanan dan fasilitas kamar yang tidak boleh dibeda-bedakan,” ujarnya.
Maria mengatakan, terdapat sejumlah pembenahan dibandingkan kunjungan ORI sekitar dua tahun sebelumnya. Salah satunya terlihat pada blok hunian perempuan yang kini memiliki sirkulasi udara lebih baik. “Sudah ada perbaikan ventilasi di sel perempuan agar warga binaan bisa tinggal lebih lega,” katanya.
Selain melihat kondisi hunian, ORI juga meninjau fasilitas dapur yang digunakan untuk menyiapkan makanan bagi WBP. Persoalan makanan menjadi salah satu perhatian karena merupakan bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar selama menjalani masa pembinaan.
Dari informasi yang diperoleh ORI, anggaran penyediaan makanan berada di kisaran Rp19 ribu untuk tiga kali makan dalam sehari. Maria menilai besaran tersebut perlu menjadi perhatian pengambil kebijakan di tingkat pusat.
“Untuk makanan ini anggarannya Rp19 ribu untuk tiga kali makan. Ini perlu menjadi perhatian dari pengambil kebijakan di pusat,” jelasnya.



