TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan sejumlah program prioritas yang sudah direncanakan akan tetap dijalankan di tengah kebijakan efisiensi anggaran saat ini.
Utamanya terhadap kegiatan yang dinilai memberikan dampak atau manfaat nyata bagi masyarakat. Demikian disampaikan Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, Nurdin.
Ia memastikan bahwa setiap rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara harus digunakan secara efisien, efektif dan yang terpenting harus tepat sasaran.
"Yang menjadi fokus utama kita adalah yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat," ujar Nurdin.
Terhadap persoalan ini, ia mengatakan bahwa BKAD berperan dalam memastikan setiap rupiah dari APBD digunakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"BKAD harus melakukan pengendalian untuk menjaga agar tertib administrasi dan memastikan penggunaan anggaran telah sesuai dan memenuhi syarat," tegasnya.
PENGAWASAN, EVALUASI DAN MANFAAT
Selain memastikan tertib administrasi, pemerintah daerah juga terus memperkuat pengawasan, evaluasi hingga memastikan manfaat program bagi masyarakat di provinsi ke-34 Indonesia ini.
"Terhadap evaluasi yang dilakukan, itu tidak hanya fokus pada serapan anggaran, tapi juga memperhatikan manfaat yang dirasakan masyarakat," tuturnya.
Realisasi atau serapan anggaran yang tinggi belum tentu mencerminkan keberhasilan. Makanya, ketepatan sasaran dari setiap program yang direncanakan menjadi atensi khusus sebelum dijalankan.
Untuk itu, komunikasi dan koordinasi antar perangkat daerah menjadi sangat penting. Hal yang tak kalah pentingnya, pengelolaan APBD harus berlangsung secara transparan, akuntabel dan mengedepankan prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik. (iwk)
Editor : Azward Halim