TANJUNG SELOR – Kondisi kerusakan yang cukup parah dari infrastruktur jalan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) terus menuai reaksi dari masyarakat, khususnya masyarakat dari wilayah perbatasan itu sendiri.
Salah satunya akses di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan yang dikenal dengan Lingkar Krayan. Akses penghubung antar kecamatan di Krayan yang menjadi kewenangan provinsi tersebut saat ini mengalami kerusakan yang sangat parah pada titik-titik tertentu.
Dikonfirmasi terkait hal itu, Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara tidak diam untuk menyikapi persoalan buruknya infrastruktur jalan yang ada di wilayah perbatasan provinsi ke-34 Indonesia ini.
“Kita tidak diam untuk Krayan. Bukan hanya Krayan, tapi semua wilayah perbatasan di Kaltara ini juga kita pikirkan, termasuk juga seperti Apau Kayan dan daerah lainnya,” ujar Gubernur Zainal kepada Radar Tarakan saat ditemui di Tanjung Selor, Selasa (28/7).
Orang nomor satu di Kaltara ini mengatakan, informasi yang ia terima bahwa akan ada penambahan anggaran sekitar Rp30 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) untuk wilayah Krayan.
Dalam pertemuan di Kemen PU beberapa waktu lalu, untuk ketentuan pengerjaan jalan dari Kemen PU harus tuntas sampai aspal itu tidak bisa diubah. Hal ini sudah dijelaskan dari Kemen PU saat pihaknya meminta untuk supaya bisa dikerjakan sampai agregat saja.
“Dari Kementerian PU tidak boleh. Hanya saja mungkin lebarnya yang akan dikurangi. Misalnya yang awalnya lebar jalan itu 6 meter, itu dikurangi jadi 4 meter. Tapi tetap sampai aspal,” jelasnya.
Langkah ini dinilai menjadi bagian dari solusi supaya panjang jalan yang dikerjakan bisa bertambah. Kalau misalnya yang awal hanya bisa dapat 3 kilometer dengan anggaran sekian miliar, dengan pengurangan lebarnya mungkin bisa naik jadi 5-6 kilometer.
DI LUAR DARI RP 150 MILIAR DARI MENKEU
Gubernur Zainal menegaskan bahwa informasi akan ada tambahan Rp30 miliar itu di luar dari yang Rp 150 miliar dari yang dijanjikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya untuk Kaltara saat pertemuan gubernur se-Indonesia di Jakarta tahun 2025 lalu.
“Ini (Rp30 miliar) memang progres dari Kementerian PU untuk membantu wilayah Krayan,” sebutnya.
Hanya saja, untuk turun anggaran tersebut tetap ke Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kaltara menggunakan sistem Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
“Ini langsung dikucurkan ke Balai, semua melalui Bala, kita hanya melakukan koordinasi kepada Kepala Balai. Harapannya ini bisa masuk di perubahan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” pungkasnya. (iwk)
Editor : Azward Halim