TANJUNG SELOR - Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kawasan hutan dan mangrove yang sangat luas.
Oleh karena itu, ekosistem mangrove di kawasan provinsi ke-34 Indonesia ini menjadi atensi untuk dilindungi dan dikelola, khususnya di Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung.
Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI,
Nikolas Nugroho Surjobasuindro menjelaskan, dalam melakukan rehabilitasi, itu dasarnya adalah Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RURHL).
"Jadi di kami, di Kementerian Kehutanan itu sudah melakukan pemetaan, tidak hanya hutan, tapi juga di mangrove," ujar Nikolas usai Kick Off Meeting dan Sosialisasi Pelaksanaan Forest Programme (FP) VI di Tanjung Selor, Selasa (30/6).
Dari proses pemetaan yang dilakukan, di, situ akan dilihat yang mana kondisinya saat ini secara teknis memang perlu dilakukan pemulihan.
"Nah, kebetulan untuk di Kalimantan Utara ini, kita juga sudah bekerja sama dengan dinas terkait serta KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan), yang diusulkan yang di Bulungan dan KTT. Jadi masuk di dalam dua kabupaten itu," tuturnya.
Sehingga perlu dipahami bersama bahwa dasar utamanya penetapan lokasi itu telah dilakukan kajian teknis terlebih dahulu. Hal ini sebagai referensi agar pelaksanaan di lapangan dapat dipertanggungjawabkan.
"Dari sisi akuntabilitas bahwa project ini dilaksanakan pada posisi lahan yang memang betul-betul memerlukan pemulihan. Kalau masih ada kesempatan, mungkin bisa dari project yang lain," jelasnya.
Selain dua kabupaten ini, ia mengatakan bahwa masih bisa dicek untuk kabupaten/kota lain mana lagi yang bisa mendapatkan alokasi pendanaan seperti ini, yakni program kerja sama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman.
"Kita kepengen dari dukungan banyak pihak itu bisa dinikmati oleh banyak wilayah, tidak hanya satu daerah. Jadi ada asas keadilan, pemerataan, tapi tetap harus dalam koridor, yang mana area itu secara teknis layak untuk dilakukan pemulihan," pungkasnya. (iwk/lim)
Editor : Azward Halim