TANJUNG SELOR – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) definitif akan segera hadir di Kalimantan Utara (Kaltara).
Hal ini menjadi pembahasan utama dalam audiensi Kepala Kanwil Kementerian HAM Kaltimtara, Umi Laili dengan Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang di Kantor Gubernur Kaltara, Tanjung Selor, Selasa (9/6).
Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan wacana tersebut. Dukungan ini sejalan dengan Peraturan Menteri HAM Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Kementerian HAM.
Saat ini, pelayanan Kementerian HAM di Kaltara masih dijalankan oleh tiga pegawai yang bertugas di Kota Tarakan. Untuk mendukung operasional yang lebih optimal, diajukan dukungan fasilitas kerja serta hibah aset barang milik daerah guna pembangunan kantor permanen.
Menanggapi hal itu, Gubernur Zainal menyatakan kesiapan Pemprov Kaltara untuk mendukung kebutuhan sarana kerja, termasuk menghibahkan lahan strategis di Tanjung Selor Ibu Kota Kaltara sebagai lokasi pembangunan Kanwil Kementerian HAM tersebut.
“Saya berharap proses administrasi dan persiapan dapat berjalan cepat, sehingga pembangunan fisik gedung kantor baru (Kanwil Kementerian HAM di Kaltara) bisa mulai direalisasikan pada tahun depan,” ujar Gubernur Zainal.
Orang nomor satu di Kaltara ini juga mengatakan, keberadaan Kanwil Kementerian HAM yang berdiri sendiri di Kaltara sangat penting, mengingat posisi Kaltara sebagai wilayah perbatasan RI-Malaysia yang memiliki beragam dinamika sosial.
“Kehadiran Kanwil Kementerian HAM di Kaltara sangat kami butuhkan,” tegasnya.
Menurutnya, ini akan menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menciptakan stabilitas keamanan, melakukan mitigasi, serta menyelesaikan berbagai dinamika sosial masyarakat melalui pendekatan persuasif berbasis HAM.
Di tempat yang sama, Plt. Kepala Biro Hukum Setprov Kaltara, Iswandi menyatakan menilai kehadiran Kanwil Kementerian HAM di Kaltara akan memperkuat fungsi edukasi dan literasi hukum kepada masyarakat sekaligus mendukung upaya pencegahan konflik sosial.
“Minimal, fungsi litigasi dan edukasi hukum kepada masyarakat bisa berjalan lebih masif, sehingga kita dapat mengantisipasi dan memastikan konflik sosial tidak kembali terulang di masa depan,” pungkasnya. (iwk/lim)
Editor : Azward Halim