Banyak hal yang menjadi sorotan dalam rekomendasi DPRD tersebut, mulai dari persoalan infrastruktur di wilayah perbatasan, pendidikan, hingga kondisi tambat bongkar muat di Pelabuhan Tengkayu I Tarakan yang dinilai perlu penanganan serius.
Menyikapi hal itu, Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan tindak lanjut dari rekomendasi atas LKPj Gubernur yang disampaikan oleh Lembaga Legislatif tersebut.
“Nanti akan dibahas di internal kami. Ini merupakan hasil monitoring dan evaluasi Dewan terhadap LKPj Pak Gubernur,” ujar Wagub Ingkong kepada Radar Tarakan saat ditemui usai menghadiri rapat paripurna penyampaian rekomendasi LKPJ Gubernur 2025 di Tanjung Selor, Senin (11/5).
Politisi Partai Hanura ini mengatakan, dalam melaksanakan kegiatan pembangunan itu, tentu pihaknya juga akan melihat sesuai dengan kemampuan dan skala prioritas. Jika berdasarkan keinginan, tentu semua yang direkomendasikan itu diharapkan bisa langsung ditindaklanjuti.
Seperti soal infrastruktur di wilayah perbatasan, misalnya. Tentu itu akan terus diperjuangkan, baik itu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dengan berjuang untuk bisa mendapatkan ‘suntikan’ Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN).
“Tunggu saja nanti jawaban dari pemerintah di rapat paripurna berikutnya. Intinya di sini harus bijak dalam menyikapi kemampuan dan aspirasi masyarakat. Terhadap persoalan di lapangan, itu akan kita sikapi secara bertahap,” jelasnya. (iwk/lim)
Editor : Azward Halim