Adv Balikpapan Berau Berita Kontrak Bulungan Catatan Daerah Event Film & Drama Gadget Hukum & Kriminal Kaltara Kaltim Kesehatan Lapsus Malinau Nasional Nunukan Olahraga Opini Pemerintahan Pola Hidup Politik Radar Nusantara Selebritis Tana Tidung Tarakan Teknologi Wisata & Kuliner Zodiak

Proyek Kereta Api Kaltara Dilirik Investor, DPRD Minta BUMD dan Tenaga Lokal Dilibatkan

Iwan RT • Jumat, 24 April 2026 | 08:02 WIB
BICARA KERETA API: Pertemuan DPRD-Pemprov Kaltara dengan investor yang ingin membangun jalur kereta api di Kaltara. FOTO: DKISP KALTARA
BICARA KERETA API: Pertemuan DPRD-Pemprov Kaltara dengan investor yang ingin membangun jalur kereta api di Kaltara. FOTO: DKISP KALTARA

TANJUNG SELOR - Rencana pembangunan jaringan kereta api di Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menguat setelah masuknya minat investor. DPRD Kaltara menyatakan dukungan terhadap proyek tersebut, namun mengingatkan agar keterlibatan daerah tetap menjadi prioritas.

Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, mengatakan pihaknya telah mengikuti pertemuan bersama Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H, M.Hum, dengan investor di Jakarta, Selasa (21/4). “Kami dari DPRD pada prinsipnya mendukung. Proyek ini penting untuk daerah, terutama dari sisi konektivitas dan pengembangan wilayah,” ujarnya, Rabu (22/4).

Menurutnya, rencana jalur kereta api tersebut akan melewati kawasan strategis seperti Tanah Kuning dan Mangkupadi, serta ditargetkan terhubung hingga Tanjung Batu, Berau, Kalimantan Timur. Bahkan, jalur ini juga diharapkan dapat menjangkau wilayah pedalaman dan perbatasan.

Ia menilai proyek ini memiliki nilai tambah karena tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), melainkan sepenuhnya dibiayai oleh investor. “Ini murni investasi, jadi tidak membebani keuangan daerah,” tegasnya.

Meski demikian, DPRD menekankan bahwa proyek bernilai besar tersebut tidak boleh hanya menguntungkan pihak investor. Pemerintah daerah diminta memastikan adanya ruang keterlibatan bagi badan usaha milik daerah (BUMD) serta tenaga kerja lokal.

“Kita ingin BUMD bisa dilibatkan, setidaknya ada porsi yang bisa diambil. Begitu juga tenaga kerja lokal, harus diberi ruang untuk ikut berkontribusi,” ujarnya.

Selain itu, dukungan pemerintah daerah juga diharapkan dalam aspek perizinan, khususnya terkait lahan, guna memperlancar realisasi proyek.

Ke depan, rencana kerja sama antara pemerintah daerah, DPRD, dan investor akan dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU). Namun, Djufrie mengingatkan agar proyek ini tidak kembali berhenti di tahap wacana seperti sebelumnya.

“Mudah-mudahan ini bisa benar-benar berjalan, tidak seperti rencana sebelumnya yang belum terealisasi,” pungkasnya. (iwk/lim)

 

 

 

 

Editor : Azward Halim
#kaltara