TANJUNG SELOR - Panitia Khusus (Pansus) dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) turun melakukan monitoring dan evaluasi (monev) hasil pembangunan tahun 2025.
Langkah ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut dari penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2025 kepada DPRD Kaltara beberapa waktu lalu.
Monev kali ini dilakukan oleh Pansus LKPj di wilayah Kabupaten Bulungan dengan dipimpin Sekretaris Pansus LKPj, Herman dengan didampingi anggota Pansus Alimuddin dan Hamka. Ada beberapa pekerjaan yang ditinjau dalam pelaksanaan monev tersebut.
Herman mengatakan, monev pertama dilakukan di lokasi pembangunan jalan pada kawasan Kantor DPRD Kaltara.
"Ini untuk memastikan kualitas pekerjaan serta progres pembangunan infrastruktur penunjang aktivitas kelembagaan berjalan sesuai dengan perencanaan," ujar Herman.
Setelah itu, Pansus meninjau kegiatan pematangan lahan untuk pembangunan Kantor Satpol PP Kaltara. Di kesempatan itu, Pansus menekankan pentingnya kesiapan lahan sebagai tahap awal yang menentukan keberlanjutan pembangunan fisik.
Termasuk pematangan lahan Kantor Disperindagkop Kaltara juga dicek oleh Pansus LKPj tersebut.
"Kegiatan ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan penguatan sektor ekonomi daerah melalui peningkatan fasilitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha," katanya.
Selain itu, Pansus juga meninjau kegiatan pengadaan meubeleur di Gedung Diklat BPSDM Kaltara. Peninjauan difokuskan pada kesesuaian spesifikasi barang serta kelengkapan sarana guna menunjang pelaksanaan pendidikan dan pelatihan aparatur.
Kemudian lanjut monev pematangan lahan dan pemancangan untuk pembangunan Kantor BPSDM Kaltara. Proyek ini dinilai strategis dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah daerah.
Setelah tinjauan lapangan, Pansus LKPj melaksanakan pertemuan di Kantor DPRD Kaltara untuk membahas kelengkapan berkas pendukung dari seluruh kegiatan yang telah di-monev, sebagai bahan analisis dalam penyusunan rekomendasi DPRD terhadap LKPj Gubernur.
Melalui kegiatan monev ini, Pansus LKPj menegaskan komitmennya dalam memastikan setiap program dan kegiatan pemerintah daerah berjalan efektif, transparan dan akuntabel.
"Hasil dari evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di masa mendatang," pungkasnya. (iwk)
Editor : Rahul