TANJUNG SELOR - Lonjakan harga pakan ternak mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menyiapkan skema penyaluran jagung murah bagi peternak. Namun, efektivitas kebijakan ini masih bergantung pada akurasi data dan kelancaran distribusi di lapangan.
Melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP), Pemprov Kaltara menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah kabupaten/kota, Bulog, dan asosiasi peternak, Rabu (1/4). Langkah ini diambil sebagai respons atas keluhan peternak, khususnya sektor unggas petelur dan pedaging, yang terdampak tingginya harga pakan pabrikan.
Kepala Bidang Peternakan DPKP Kaltara, Surianto Semuel, menyebut forum tersebut menghasilkan kesepakatan untuk memfasilitasi akses jagung sebagai bahan baku pakan dengan harga lebih terjangkau melalui Bulog.
“Disepakati skema kemudahan bagi peternak untuk memperoleh jagung dengan harga lebih murah melalui Bulog,” ujarnya.
Dalam skema ini, distribusi jagung akan dilakukan melalui asosiasi peternak. Asosiasi bertugas menghimpun data kebutuhan dari anggotanya, yang kemudian dilaporkan ke dinas terkait di tingkat kabupaten/kota dan diteruskan ke provinsi hingga ke Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Selanjutnya, Bapanas akan mengusulkan kebutuhan tersebut ke Bulog pusat untuk penetapan alokasi melalui surat keputusan.
Harga jagung ditetapkan Rp 6.400 per kilogram di gudang Bulog, atau Rp 5.500 per kilogram jika diambil langsung dari petani. Sementara itu, peternak dapat memperoleh jagung melalui asosiasi dengan harga Rp 5.500 per kilogram.
Meski menawarkan harga lebih rendah, skema ini menyisakan sejumlah catatan. Mekanisme distribusi berjenjang berpotensi memperlambat realisasi di lapangan, sementara ketergantungan pada validitas data dari asosiasi bisa menjadi titik lemah dalam memastikan bantuan tepat sasaran.
Di sisi lain, kebijakan ini juga belum menyentuh akar persoalan struktural, seperti ketergantungan pada pakan pabrikan dan keterbatasan produksi jagung lokal di Kaltara.
Pemerintah berharap program ini dapat segera direalisasikan untuk menekan biaya produksi peternak. Namun, tanpa pengawasan distribusi dan evaluasi berkelanjutan, upaya ini berisiko hanya menjadi solusi jangka pendek atas persoalan harga pakan yang terus berulang. (iwk/lim)
Editor : Azward Halim