TANJUNG SELOR – Dinas Pertanian (Disperta) memperkuat penataan legalitas usaha perkebunan sekaligus mendorong perluasan komoditas kakao di daerah. Langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHP) serta Direktorat Tanaman Tahunan Kementerian Pertanian (Kementan).
Kepala Disperta Bulungan, Kristiyanto mengatakan, penataan legalitas menjadi salah satu fokus utama dalam koordinasi tersebut. “Pembahasannya mencakup kesesuaian Izin Usaha Perkebunan (IUP), Izin Lokasi, Hak Guna Usaha (HGU) serta pemenuhan kewajiban Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM),” kata Kristiyanto kepada Radar Kaltara, Kamis (3/9).
Direktorat PPHP, lanjut Kristiyanto, mengarahkan perusahaan yang memiliki ketidaksesuaian luasan izin agar segera melakukan penyesuaian berdasarkan HGU yang sah. “Kami akan menindaklanjuti arahan ini melalui penguatan pengawasan, pembinaan, dan monitoring berkala,” katanya.
Selain penataan legalitas, Disperta Bulungan juga mengusulkan dukungan pengembangan komoditas kelapa dan kakao. Program tersebut mencakup fasilitasi benih, sarana produksi, hingga dukungan tenaga kerja. “Penyaluran bantuan benih akan dikoordinasikan melalui Balai Besar Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan Surabaya,” jelasnya.
Dari usulan yang diajukan, sebanyak 100 benih kakao telah mendapat alokasi awal. Dukungan tersebut juga dilengkapi fasilitas Hari Orang Kerja (HOK) sebanyak 13 HOK per hektare dengan standar biaya Rp100 ribu per HOK.
“Ini menjadi bagian dari dukungan untuk memperluas areal pengembangan kakao di Bulungan,” tuturnya.
Kristiyanto menambahkan, hasil koordinasi dengan pemerintah pusat akan ditindaklanjuti melalui penyusunan usulan program teknis serta koordinasi lanjutan dengan instansi dan balai terkait. “Harapannya, produktivitas perkebunan rakyat meningkat, sentra produksi kelapa dan kakao semakin luas, serta kesejahteraan pekebun di Bulungan ikut meningkat,” pungkasnya. (jai)
Editor : Azward Halim