TANJUNG SELOR – Dinas Pertanian (Disperta) Bulungan memperkuat tata kelola sektor peternakan dan kesehatan hewan melalui pendampingan pencegahan kecurangan (fraud) yang difasilitasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Disperta Bulungan, Martijie Johanna Loe mengatakan, asistensi tematik tersebut merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan transparansi, akuntabilitas serta efektivitas program pembangunan nasional di sektor peternakan.
“Asistensi ini menjadi langkah strategis untuk memetakan sekaligus memitigasi potensi risiko penyimpangan dalam pelaksanaan berbagai program di sektor peternakan dan kesehatan hewan,” kata Martijie kepada Radar Kaltara, Jumat (3/7).
Menurutnya, sektor peternakan memiliki rantai pasok dan distribusi bantuan yang cukup kompleks sehingga membutuhkan sistem pengawasan yang kuat pada setiap tahapan pelaksanaan program.
“Sektor peternakan memiliki rantai pasok dan distribusi bantuan yang sangat dinamis. Karena itu diperlukan pengawasan yang berlapis agar seluruh program berjalan sesuai ketentuan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, dalam asistensi tersebut terdapat tiga aspek utama yang menjadi fokus pengawasan. Pertama, penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat. Kedua, pengadaan dan distribusi vaksin maupun obat hewan. Ketiga, pengawasan lalu lintas serta karantina ternak.
“Ketiga aspek tersebut merupakan titik yang memiliki risiko sehingga perlu pengawasan lebih intensif untuk mencegah terjadinya penyimpangan,” jelasnya.
Martijie menilai kegiatan tersebut juga memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam membangun tata kelola sektor peternakan yang lebih baik.
“Dengan adanya asistensi ini diharapkan seluruh pemangku kebijakan semakin solid dalam menjalankan program sehingga anggaran negara benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat,” ungkapnya.
Ia berharap berbagai program pemerintah, termasuk bantuan peternakan dan upaya peningkatan produksi ternak, dapat berjalan lebih efektif sehingga berdampak langsung terhadap kesejahteraan peternak lokal.
“Harapannya seluruh program mampu meningkatkan kesejahteraan peternak sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan,” pungkasnya. (jai)