TANJUNG SELOR - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bulungan menggandeng investor utama di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning-Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, untuk menyinkronkan pelaporan dan perhitungan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas tenaga listrik, Jumat (24/4).
Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan PT Kaltara Power Indonesia (KPI) dan PT Kalimantan Aluminium Industri (KAI), dengan fokus pembahasan pada pelaporan aktivitas kelistrikan serta rencana penetapan pajak yang lebih akurat dan transparan.
Kepala Bapenda Bulungan, Zulkifli Salim, menegaskan bahwa sinkronisasi ini menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dari sektor energi.
“Pertemuan ini sangat strategis untuk menyamakan persepsi terkait dasar perhitungan PBJT tenaga listrik sekaligus memastikan pelaporan dilakukan secara tertib,” ujarnya kepada Radar Kaltara, Jumat (24/4).
Ia menambahkan, kerja sama tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), tetapi juga untuk memastikan transparansi dalam sistem perpajakan daerah.
“Komitmen perusahaan dalam pelaporan bulanan menjadi dasar bagi tim kami untuk melakukan verifikasi teknis di lapangan,” tegasnya.
Menurut Zulkifli, langkah ini juga menjadi upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan investasi dan kepatuhan terhadap regulasi daerah.
“Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah sekaligus menjaga iklim investasi yang kondusif di KIPI Mangkupadi,” jelasnya.
Ia memastikan hasil pertemuan tersebut akan segera ditindaklanjuti melalui validasi data teknis untuk memastikan perhitungan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
“Ini merupakan langkah penyamaan persepsi sekaligus penguatan komitmen antara pemerintah daerah dan pelaku usaha,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan PT KPI, Firman, menjelaskan perkembangan proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) captive yang tengah dikembangkan perusahaan.
“Kunjungan kami selain menyampaikan laporan kegiatan KPI di KIPI, juga untuk memperkuat komunikasi dengan Bapenda sebagai instansi teknis terkait pajak daerah,” kata Firman.
Diketahui, PT Kaltara Power Indonesia berdiri pada 2022 dan saat ini mengembangkan PLTU berkapasitas 1.060 megawatt (MW) di kawasan industri Kalimantan Utara untuk mendukung operasional smelter aluminium. (jai/lim)
Editor : Azward Halim