TANJUNG SELOR – Pemkab Bulungan menegaskan kesiapan daerahnya sebagai kawasan penyangga ketahanan pangan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim. Potensi lahan pangan seluas sekitar 50 ribu hektare (ha) dinilai menjadi kekuatan utama, meski hingga kini belum tergarap maksimal.
Bupati Bulungan, Syarwani mengungkapkan kawasan tersebut telah ditetapkan sejak era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Dulu kita sudah ditetapkan sebagai kawasan pangan sekitar 50 ribu hektare. Itu sudah ada sejak zaman Presiden SBY,” kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Jumat (10/4).
Ia menjelaskan, sejumlah investor sebenarnya sempat masuk untuk mengembangkan kawasan tersebut. Namun, hingga saat ini realisasi kegiatan di lapangan belum berjalan optimal. “Memang ada beberapa investasi yang masuk, seperti PT Solaria dan PT Sang Hyang Seri, tetapi sampai hari ini belum maksimal dan belum berjalan,” katanya.
Menurutnya, keberadaan IKN di Kaltim membuka peluang besar bagi Bulungan untuk mengambil peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. “Dengan posisi IKN saat ini, isu ketahanan pangan menjadi sangat penting dan salah satu kawasan strategisnya ada di Bulungan,” jelasnya.
Syarwani menegaskan, hingga kini kawasan pangan di Bulungan masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan. “Artinya, Bulungan siap menjadi penyangga ibu kota baru karena dari sisi ketersediaan lahan pangan kita cukup memadai,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengakui tantangan utama terletak pada upaya memulai pengembangan secara konkret, termasuk mendorong hilirisasi sektor pangan. “Ini berkaitan dengan bagaimana kita memulai dan memastikan hilirisasi pangan bisa berjalan di daerah,” ungkapnya.
Pemda Bulungan berharap pengembangan kawasan pangan tidak hanya berhenti pada produksi bahan mentah, tetapi juga mampu meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan di daerah.
“Kalau hilirisasi bisa kita dorong, maka manfaat ekonomi akan lebih besar bagi masyarakat,” pungkasnya. (jai/lim)