TANJUNG SELOR – Pemkab Bulungan diingatkan untuk semakin adaptif, inovatif, dan tepat dalam mengelola anggaran daerah di tengah dinamika kebijakan nasional yang terus berkembang. Penegasan ini disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kaltara saat menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025, Selasa (31/3).
Kepala BPK RI Perwakilan Kaltara, Dwi Sabardiana menegaskan bahwa ke depan pemda akan menghadapi tantangan fiskal yang tidak ringan. Hal tersebut berkaitan dengan penyesuaian kebijakan nasional yang berpotensi memengaruhi kapasitas keuangan daerah.
“Diperlukan kreativitas, inovasi dan ketepatan dalam pengelolaan anggaran, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Dwi kepada Radar Kaltara, Selasa (31/1).
Dwi menjelaskan, setelah penerimaan dokumen, tim auditor BPK akan segera melakukan pemeriksaan terinci di Bulungan. Proses audit dijadwalkan berlangsung selama kurang lebih 60 hari.
“Dalam tahapan ini, dukungan penuh dari seluruh OPD sangat diperlukan, terutama dalam penyediaan data dan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu,” ungkapnya.
Menurutnya, ketersediaan data yang valid menjadi kunci dalam menghasilkan penilaian yang objektif, profesional dan sesuai standar pemeriksaan keuangan negara.
“Kerja sama yang baik dari seluruh perangkat daerah sangat kami harapkan agar proses pemeriksaan berjalan lancar dan menghasilkan laporan yang berkualitas,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Bulungan Syarwani menyampaikan apresiasi atas arahan dan pendampingan BPK selama ini. Ia menilai masukan tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
“Prinsip akuntabilitas dan transparansi terus kami dorong agar setiap program dan kegiatan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama dalam peningkatan layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Di sisi lain, Syarwani juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi di era digital. Ia mengakui masyarakat kini semakin aktif menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap kinerja pemerintah.
“Kritik dan masukan dari masyarakat adalah bagian dari dinamika yang tidak bisa dihindari. Ini menjadi dorongan bagi kami untuk terus melakukan perbaikan,” katanya.
Pemda Bulungan, lanjutnya, berkomitmen bersikap kooperatif selama proses audit berlangsung. Seluruh perangkat daerah diminta proaktif dalam memenuhi kebutuhan data maupun klarifikasi yang diperlukan oleh tim auditor.
“Kami siap memberikan data, informasi, serta menghadirkan pejabat terkait apabila diperlukan, guna mendukung kelancaran proses audit yang objektif dan transparan,” tegasnya.
Selain itu, sinergi dengan DPRD juga terus diperkuat sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bupati memastikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) telah disampaikan sesuai ketentuan, sekaligus membuka ruang terhadap berbagai rekomendasi untuk penyempurnaan tata kelola pemerintahan.
"Dengan dimulainya proses audit LKPD Tahun Anggaran 2025 ini, Pemda Bulungan berharap dapat kembali meraih hasil pemeriksaan terbaik sekaligus memperkuat kepercayaan publik," pungkasnya. (jai/lim)