Adv Balikpapan Berau Berita Kontrak Bulungan Catatan Daerah Event Film & Drama Gadget Hukum & Kriminal Kaltara Kaltim Kesehatan Lapsus Malinau Nasional Nunukan Olahraga Opini Pemerintahan Pola Hidup Politik Radar Nusantara Selebritis Tana Tidung Tarakan Teknologi Wisata & Kuliner Zodiak

Usulan Pembangunan Capai Rp 11 Triliun, Bappeda Bulungan Akui Keterbatasan Anggaran

Fijai RT • Senin, 16 Maret 2026 | 05:07 WIB

Kepala Bappeda-Litbang Bulungan, Iwan Sugiyanta.
Kepala Bappeda-Litbang Bulungan, Iwan Sugiyanta.
TANJUNG SELOR - Kesenjangan antar kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah menjadi tantangan Pemkab Bulungan. Dari hasil Musrenbang kecamatan, total usulan program pembangunan mencapai Rp 11 triliun.

 

Kepala Bappeda-Litbang Bulungan, Iwan Sugiyanta mengatakan, setiap tahun jumlah usulan pembangunan dari masyarakat terus mengalami peningkatan. Sementara itu, kondisi keuangan daerah saat ini justru mengalami penurunan.

“Usulan setiap tahun selalu meningkat. Tetapi kondisi keuangan kita sekarang justru menurun,” kata Iwan kepada Radar Kaltara, Minggu (15/3).

 

Menurut Iwan, dari hasil Musrenbang kecamatan yang telah dilaksanakan, kebutuhan anggaran yang diusulkan masyarakat mencapai angka yang jauh melampaui kemampuan fiskal daerah.

“Dari hasil Musrenbang di kecamatan kemarin, kebutuhan yang diusulkan mencapai hampir Rp11 triliun,” ungkapnya.

 

Padahal, kemampuan keuangan daerah saat ini hanya berada pada kisaran  Rp 2,3 triliun. Perbedaan yang cukup besar antar kebutuhan pembangunan dan kemampuan anggaran tersebut membuat pemerintah  harus melakukan seleksi ketat terhadap setiap usulan program yang masuk.

“Ini yang menjadi tantangan bagi kami, bagaimana menyeleksi usulan-usulan tersebut,” ungkapnya.

 

Ia menegaskan, proses penentuan program yang akan direalisasikan tetap mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta skala prioritas pembangunan.

“Tentu melalui RPJMD dan skala prioritas pembangunan yang memberikan arah kepada kami dalam menentukan program mana yang akan difasilitasi dalam kebijakan penganggaran,” ujarnya.

 

Menurutnya, kesenjangan antar kebutuhan pembangunan yang besar dengan kemampuan fiskal daerah menjadi persoalan yang harus dikelola secara hati-hati dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

“Rentang antar kebutuhan dan realitas kemampuan anggaran memang sangat jauh dan itu menjadi tantangan bagi kami dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah,” pungkasnya. (jai/lim)

Editor : Azward Halim