Adv Balikpapan Berau Berita Kontrak Bulungan Catatan Daerah Event Film & Drama Gadget Hukum & Kriminal Kaltara Kaltim Kesehatan Lapsus Malinau Nasional Nunukan Olahraga Opini Pemerintahan Pola Hidup Politik Radar Nusantara Selebritis Tana Tidung Tarakan Teknologi Wisata & Kuliner Zodiak

Ini Tiga Pilar Utama Arah Kebijakan Pariwisata Kaltara di 2026

Iwan RT • Selasa, 27 Januari 2026 | 05:02 WIB
Kepala Dispar – Njau Anau. FOTO: IWAN K/RADAR TARAKAN
Kepala Dispar – Njau Anau. FOTO: IWAN K/RADAR TARAKAN

TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus melakukan upaya pembangunan di sejumlah sektor, salah satunya sektor pariwisata.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kaltara, Njau Anau mengatakan bahwa di tahun 2026 ini, arah kebijakan pariwisata Kaltara bertumpu pada tiga pilar utama.

Tiga pilar itu meliputi pengembangan destinasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta penguatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi pelaku ekonomi kreatif.

"Ketiga fokus utama ini saling berkaitan dalam mendorong daya saing pariwisata di Kaltara," ujar Njau kepada Radar Tarakan saat dikonfirmasi, Senin (26/1).

Njau pun menyebutkan bahwa di tahun 2026 ini pihaknya fokus pada pembangunan pariwisata perbatasan. Ditengah keterbatasan anggaran, langkah ini dinilai sangat strategis untuk dilakukan.

Pulau Sebatik di Kabupaten Nunukan, misalnya. Ini menjadi salah satu perhatian utama, karena dinilai memiliki keunikan tersendiri. Selain sudah memiliki beberapa tempat wisata, wilayah ini juga berbatasan langsung dengan Negara Malaysia.

Begitu juga dengan potensi Tanah Ulen dan sejumlah desa wisata yang ada di Kabupaten Malinau. Peluang dari potensi ini sangat besar untuk dikembangkan.

"Ini merupakan kearifan lokal yang bisa kita maksimalkan diangkat menjadi potensi pariwisata perbatasan," katanya.

Njau mengatakan, penurunan anggaran pada tahun 2026 ini membuat pemerintah harus lebih cermat dalam menentukan prioritas program. Artinya, tetap optimistis tapi juga tetap realistis.

"Kita optimalkan yang dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), sambil kita berjuang ke pusat. Kita terus bangun komunikasi dengan kementerian terkait dan DPR RI," pungkasnya. (iwk/lim)

Editor : Azward Halim