Bupati Bulungan Syarwani mengatakan, keberadaan MPP menjadi fondasi penting dalam memberikan kemudahan akses bagi investor yang ingin menanamkan modal di Bulungan.
“Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Bulungan itu berjalan dan terwujud seiring dengan hadirnya proyek strategis nasional di daerah kita,” kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Jumat (9/1).
Menurutnya, MPP merupakan tindak lanjut dari arahan pusat untuk mengintegrasikan seluruh proses pelayanan dalam satu wadah. “Bagaimana kita mengintegrasikan seluruh proses pelayanan perizinan maupun non perizinan dalam satu tempat, sehingga memberikan kepastian dan kemudahan bagi masyarakat maupun investor,” katanya.
Syarwani mengungkapkan, Pemda Bulungan saat ini juga tengah mendorong pengembangan MPP berbasis digital. “Sekarang ini kami sedang mendorong Mall Pelayanan Publik secara digital agar pelayanan lebih efisien dan efektif,” ujarnya.
Ia menegaskan, digitalisasi layanan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memberikan jaminan kepastian pelayanan dari sisi birokrasi. Dengan sistem digital, kepastian layanan dari pemerintah bisa lebih terukur dan transparan.
“Selain kemudahan layanan, kami juga menyiapkan berbagai skema insentif untuk menarik minat investor, khususnya di kawasan industri. Kalau bicara insentif, tentu banyak hal yang bisa dilakukan, salah satunya melalui kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai upaya menarik investasi,” katanya.
Ia menekankan pentingnya keseimbangan antar kepentingan daerah dan kebutuhan investor. “Harus ada solusi yang saling menguntungkan. Kita memahami kendala investor, namun di sisi lain daerah juga berkepentingan agar investasi tetap tumbuh di Kabupaten Bulungan,” jelasnya.
Dengan berbagai kemudahan layanan dan kebijakan insentif tersebut, Syarwani optimistis Kabupaten Bulungan semakin kompetitif sebagai daerah tujuan investasi.
“Kami ingin memastikan iklim investasi tetap kondusif, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya stabil,” pungkasnya. (jai/lim)