Pada momentum ini, ada beberapa hal yang menjadi sorotan dari Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang. Salah satunya soal kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pengelolaan anggaran.
Gubernur Zainal menyampaikan semua OPD di lingkungan Pemprov Kaltara dirangking realisasi belanjanya, mulai dari yang realisasi atau capaiannya paling tinggi hingga yang terendah.
"Tadi saya sampaikan ada lima OPD yang realisasinya paling rendah, di antaranya itu Dinas PU, Dinas Pendidikan, Dinas ESDM dan Satpol PP," ujar Gubernur Zainal kepada Radar Tarakan saat ditemui usai kegiatan tersebut.
Akan tetap sudah ada beberapa OPD yang melakukan klarifikasi, salah satunya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim).
"Seperti Dinas PU itu tadi Kepala Dinasnya sudah ketemu saya dan menyampaikan bahwa kegiatannya sudah 88, tapi realisasi pembayatannya yang tertunda. Dibayarkan di Januari ini," jelasnya.
Untuk itu, Gubernur Kaltara dua periode ini pun mengimbau kepada OPD yang serapan anggarannya masih rendah agar terus intens berkonsultasi jika dalam pelaksanaan di lapangan ada ditemukan hambatan-hambatan.
"Jangan diam, itu harus dikomunikasikan ke Ibu Inspektur (Inspektorat) untuk mencari solusi atau jalan keluar agar bagaimana serapan anggaran ini bisa minimal 88 atau 89 persen. Jangan sampai di bawah 60 persen. Itu sangat prihatin kita," pungkasnya. (iwk/lim)
Editor : Azward Halim