TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali menambah deretan prestasi dengan kehadiran inovasi-inovasinya.
Teranyar, inovasi Sibatik (Sistem Informasi Bullying Terintegrasi dan Interaktif) mengantarkan Pemprov Kaltara sebagai Outstanding Public Service Innovations (OPSI) pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2025.
Penghargaan atas komitmen peningkatan layanan publik yang cepat, transparan dan terintegrasi ini diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) RI, Rini Widyantini kepada Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang di Jakarta, Senin (15/12/2025).
Atas capaian ini, Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) serta para pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam menciptakan dan mengimplementasikan inovasi pelayanan publik di provinsi ke-34 Indonesia ini.
“Penghargaan ini bukan hanya untuk pemerintah daerah, tapi untuk seluruh masyarakat Kaltara. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan dan inklusif,” ujar Gubernur Zainal.
Mantan Wakapolda Kaltara ini menilai penerapan inovasi SIBATIK ini akan mampu mendorong pencegahan bullying di tengah masyarakat yang juga sekaligus membatasi akses anak-anak terhadap konten kekerasan di dunia maya.
Praktik bullying tidak boleh terjadi di lingkungan pendidikan, khususnya di Kaltara. Oleh karena itu, ia memberikan apresiasi kepada SMA Negeri 1 Nunukan Selatan atas inovasi SIBATIK sebagai platform digital untuk mempermudah deteksi, pencegahan dan penanganan bullying di lingkungan sekolah.
“Melalui sistem yang terintegrasi ini, siswa, guru, orang tua hingga pihak kepolisian dan dinas pendidikan dapat saling terhubung dan berkolaborasi secara responsif dalam pencegahan praktik bullying,” jelasnya.
Sementara itu, Menpan-RB, Rini Widyantini menyampaikan bahwa inovasi merupakan salah satu cara pemerintah merespons kompleksitas kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.
“Melalui inovasi pelayanan publik, kita ingin menghadirkan solusi nyata yang berdampak langsung kepada masyarakat, bukan sekadar melahirkan ide baru,” tuturnya.
Secara spesifik, Menpan-RB mengingatkan kepada seluruh pemerintah daerah agar inovasi yang telah mendapatkan penghargaan tidak berhenti hanya pada proses seremonial, tapi harus dapat diterapkan oleh instansi di seluruh Indonesia. (iwk/lim)
Editor : Azward Halim