TANJUNG SELOR - Iklim investasi di Bulungan menunjukkan angka positif pada triwilan I tahun 2025. Pada medio Januari-Maret, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan mencatat nilai investasi baru berada diangka Rp 4 triliun lebih.
Angka tersebut memang masih terbilang jauh dari target investasi Bulungan di tahun 2025 yang dirilis Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bulungan, yakni sebesar Rp 14,5 triliun.
Kendati begitu, akumulasi nilai investasi akan terlihat ketika laporan investasi pada triwulan II, III dan IV telah dirampungkan beberapa bulan mendatang.
Target Rp 14,5 triliun tentu bukan tanpa dasar. Pada tahun 2024 lalu, Pemkab Bulungan mencatat nilai investasi sebesar Rp 13,5 triliun. Investasi tersebut mencakup Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).
Baru-baru ini, Bupati Bulungan Syarwani S.Pd., M.Si turut mengabarkan, salah satu tenant di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning – Mangkupadi, menunjukkan progres yang menggembirakan.
Tenant tersebut yakni Kalimantan Aluminium Industri (KAI) yang dipastikan akan memulai produksi pada tahun 2026.
Baca Juga: RDP Soal TKG, DPRD Kaltara Siap Bawa Aduan Guru Malinau ke Kementerian
"Kita juga dapat penjelasan dari salah satu tenant, yaitu Kalimantan Aluminium, Insya Allah di tahun depan, itu sudah mulai produksi." ungkap Syarwani.
Dia berharap, mulainya produksi aluminium di kawasan KIPI akan menjadi katalisator bagi investasi lain untuk segera merealisasikan kegiatannya di KIPI. Kapasitas produksi bertahap diperkirakan mencapai 1,5 juta ton.
Syarwani menjelaskan, produksi aluminium tidak akan langsung mencapai kapasitas penuh, melainkan dilakukan secara bertahap dalam tiga fase.
Baca Juga: Pemprov Kaltara Paparkan Rincian RAPBD 2026 di Hadapan DPRD
"Target akhirnya itu, dia kan ada tiga tahapan. Tahap pertama itu 500 (ribu ton), tahap keduanya ditambah 500 (ribu ton), tahap ketiganya itu jadi 500 (ribu ton). Jadi sekitar 1,5 juta ton kapasitas produksinya," terang Syarwani.
Produksi bertahap ini diperlukan karena mempertimbangkan banyak faktor, terutama yang menyangkut ketersediaan infrastruktur dan energi. (dra/har)