TANJUNG SELOR — Pemprov Kaltara memperkuat langkah mitigasi terhadap bencana banjir yang kerap melanda wilayah Kecamatan Sembakung, Nunukan.
Salah satu strategi utama yang tengah dijalankan adalah relokasi warga dari kawasan rawan banjir ke lokasi yang lebih aman.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara, Andi Amriampa menjelaskan, di Kaltara ada tiga daerah aliran sungai (DAS) besar yang menjadi perhatian serius dalam mitigasi bencana.
“Di Kaltara sebenarnya ada tiga daerah aliran sungai besar. Salah satunya Sembakung yang berada di wilayah Nunukan,” kata Andi kepada Radar Kaltara, Rabu (5/11).
Menurutnya, relokasi warga di Sembakung sudah masuk dalam rencana penanganan jangka panjang. Namun, pelaksanaannya masih menunggu kesiapan lahan yang disiapkan oleh Pemda Nunukan.
“Kalau di Sembakung memang sudah ada rencana relokasi. Pemda di sana sementara menyiapkan lahannya dulu. Setelah lahannya siap, relokasi bisa segera dilaksanakan,”ungkapnya.
Ia menambahkan, Desa Atulai menjadi wilayah pertama yang telah direlokasi dan kini dijadikan pilot project relokasi warga terdampak banjir.
“Atulai itu sudah direlokasi. Itu jadi proyek percontohan untuk wilayah-wilayah lain yang sering terdampak banjir,” kata Andi.
Selain relokasi, BPBD Kaltara juga terus mengupayakan berbagai program mitigasi struktural dan non struktural untuk meminimalkan dampak banjir berulang.
“Banyak hal yang kami lakukan, seperti pembangunan bronjong di aliran sungai Sembakung untuk memperkuat tebing dan memperlambat arus air,” ungkapnya.
Langkah lain yang dilakukan yakni mengaktifkan kembali program Desa Tangguh Bencana. Melalui program ini, masyarakat diharapkan lebih siap dan mandiri dalam menghadapi situasi darurat.
“Desa tangguh bencana kami aktifkan kembali agar masyarakat bisa berperan langsung dalam penanggulangan bencana, baik sebelum, saat, maupun setelah kejadian,” ujarnya.
Menurut Andi, kondisi geografis Sembakung menjadi salah satu alasan utama relokasi harus dilakukan.
“Wilayah itu terlalu rendah dan setiap tahun selalu dilanda banjir. Karena itu, relokasi menjadi langkah realistis untuk keselamatan warga,” jelasnya.
Pemda juga mulai menyesuaikan pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut agar lebih tahan terhadap bencana.
“Sekarang sekolah-sekolah dibangun di tempat yang lebih tinggi. Itu bagian dari upaya pembangunan yang diarahkan ke mitigasi bencana,” tambahnya.
Andi menegaskan, upaya mitigasi bencana tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan kesadaran kolektif dari masyarakat.
“Kita berharap masyarakat bisa memahami bahwa relokasi bukan sekadar pindah tempat tinggal, tapi langkah penting untuk menyelamatkan diri dan generasi berikutnya,” pungkasnya. (jai/har)
Editor : Azwar Halim