TANJUNG SELOR - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A Paliwang memberikan respons soal isu-isu miring terkait pelaksanaan seleksi terbuka (selter) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalrara.
Orang nomor satu di Kaltara ini menegaskan bahwa semua Panitia Seleksi (Pansel) JPT Madya Sekprov Kaltara ini berasal dari pemerintah pusat, yang mana Ketua Pansel dijabat oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir.
"Saya tidak pernah memerintahkan siapapun untuk menitipkan seseorang. Tidak pernah," tegas Gubernur Zainal saat rakor bersama Forkopimda, tokoh masyarakat dan ormas di Tanjung Selor, Rabu (3/9/2025).
Dalam hal ini, Gubernur Zainal meminta kepada masyarakat untuk bersama-sama menunggu hasil seleksi yang dilakukan oleh pansel.
"Mana yang terbaik, itu yang kita pilih. Yang nilainya paling tinggi, itu yang kita pilih. Jadi yang di medsos itu disebut diskriminasi, diskriminasi. Tidak ada diskriminasi," kata Gubernur Zainal.
Ia mencontohkan jika ingin mendaftar kuliah, calon mahasiswa itu harus serius mendaftar dan harus melengkapi syarat administrasi yang sudah dipersyaratkan.
Jikapun masih ragu dengan kelengkapan administrasi yang dimiliki, itu bisa ditanyakan ke bagian penerimaan mengenai apa saja yang masih kurang supaya bisa segera dilengkapi.
"Sampaikan ini berkas saya, apa yang masih kurang. Harus serius. Apalagi di persyaratan (selter Sekprov Kaltara) sudah disampaikan syarat yang harus dimiliki dan diserahkan ke pansel," tuturnya.
Gubernur Kaltara dua periode ini sudah menegaskan kepada pansel agar bekerja dengan baik dengan memilih sesuai dengan kriteria calon Sekprov Kaltara.
"Intinya tidak ada intervensi pansel untuk menitip satu atau dua nama. Saya sampaikan siapa yang nilainya tertinggi dan terbaik, itulah yang kita pilih," tegasnya. (iwk/har)
Editor : Azwar Halim