TANJUNG SELOR - Wakil Bupati Bulungan, Kilat, A.Md, bersama perangkat daerah terkait mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual di Ruang Rapat Bupati, Selasa (2/9/2025).
Rakor ini menjadi forum penting untuk memantau perkembangan situasi inflasi serta mengkoordinasikan berbagai langkah strategis dalam pengendalian harga barang kebutuhan pokok di seluruh daerah, termasuk di Bulungan.
Dalam rakor tersebut, Wabup Kilat didampingi perwakilan dari Bulog, Kadin, serta perangkat daerah yang membidangi urusan pertanian, ketahanan pangan, perdagangan, keuangan, ESDM, perumahan dan kawasan permukiman, dan statistik.
Mereka secara bergantian menyampaikan paparan terkait pergerakan harga di masing-masing sektor, kendala yang dihadapi dalam rantai pasok, dan upaya pengendalian inflasi yang sedang dan akan dijalankan.
Wabup Kilat menyampaikan bahwa Bulungan telah melakukan berbagai langkah antisipatif untuk memastikan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga dan harga barang tidak mengalami lonjakan signifikan.
“Kami berkomitmen menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok agar masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau,” ujarnya.
Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang memberikan arahan serta perhatian khusus terhadap daerah-daerah yang angka inflasinya masih di atas 3,5 persen.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menegaskan bahwa pemerintah daerah harus segera melakukan evaluasi mendalam untuk mencari penyebab utama inflasi, apakah karena pasokan yang kurang atau terhambatnya distribusi barang di lapangan.
Berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional pada Agustus 2025 tercatat sebesar 2,31 persen secara year on year, sementara inflasi bulan ke bulan mengalami deflasi sebesar 0,08 persen dibanding Juli 2025.
Kondisi ini menggambarkan bahwa inflasi secara umum masih dalam batas terkendali dan sesuai dengan target pemerintah yakni di angka 1,5 hingga 3,5 persen.
“Target tersebut merupakan titik seimbang yang ideal, dimana konsumen dapat membeli barang dengan harga yang terjangkau, sementara produsen, petani, dan nelayan juga memperoleh harga yang cukup untuk menutupi biaya operasional mereka,” jelas Mendagri.
Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, khususnya melalui koordinasi dengan Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam menyalurkan komoditas strategis.
Intervensi pemerintah pusat ini ditujukan untuk menstabilkan harga komoditas yang memiliki andil besar terhadap inflasi, seperti bawang merah dan beras.
Dalam hal ini, pemerintah terus mendorong penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk memastikan ketersediaan beras dengan harga terjangkau di pasar.
“Distribusi yang lancar dan pasokan yang cukup adalah kunci utama dalam menekan laju inflasi di daerah,” tegas Mendagri.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Bulungan dan daerah lain diminta untuk terus memantau perkembangan harga, melaporkan setiap kendala yang ditemukan, dan segera melakukan tindakan perbaikan.
Komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci sukses dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (dra/har)
Editor : Azwar Halim