TANJUNG SELOR - Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara 2024.
Dalam pandangan umumnya, enam fraksi di DPRD Kaltara menyatakan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban APBD Kaltara 2024.
Hal tersebut disampaikan yang disampaikan melalui rapat paripurna ke-19 masa persidangan III tahun 2025 Tanjung Selor, Senin (30/6/2025).
Adapun enam fraksi tersebut meliputi Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi PKB-Nasdem-PAN, serta Fraksi Perjuangan Pembangunan Rakyat.
Meski disetujui dan mendapatkan apresiasi dari fraksi DPRD Kaltara, Raperda Pertanggungjawaban APBD Kaltara 2024 ini tetap mendapatkan beberapa catatan untuk bisa menjadi perbaikan ke depan.
Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie mengatakan bahwa dari fraksi-fraksi sudah menyampaikan aspirasi yang langsung diserap dari masyarakat.
"Karena kita dari DPRD ini langsung turun ke lapangan melihat situasi dan mendengarkan langsung penyampaian dari masyarakat," ujar Achmad Djufrie kepada Radar Tarakan saat ditemui usai rapat paripurna tersebut.
Ada beberapa hal yang menjadi atensi fraksi DPRD Kaltara, mulai dari penanganan persoalan infrastruktur, seperti di wilayah Krayan, Nunukan, hingga penguatan sektor ekonomi hingga pariwisata.
"Kita berharap dengan anggaran kita yang sekian triliun ini bisa menangani berbagai keluhan masyarakat hingga ke wilayah perbatasan," tuturnya.
Untuk diketahui, rapat paripurna ini dihadiri juga oleh Wakil Ketua DPRD Kaltara Muhammad Nasir dan Muddain, serta Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala. (iwk/har)
Editor : Azwar Halim