TANJUNG SELOR — Komisi II DPRD Kaltara gelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara.
Pertemuan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan dewan terhadap pelaksanaan program kerja dan realisasi anggaran 2025 yang dinilai masih perlu percepatan.
Anggota Komisi II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir mengungkapkan, realisasi fisik dan keuangan DKP per 23 Juni 2025 baru mencapai 38,64 persen dari total anggaran sebesar Rp 20,16 miliar.
“Dari paparan yang disampaikan, serapan anggaran DKP Kaltara belum optimal. Ini menjadi catatan penting mengingat kita sudah memasuki akhir triwulan kedua. Diperlukan percepatan agar manfaat program segera dirasakan oleh masyarakat, khususnya nelayan dan pembudidaya,” kata Nasir.
Komisi II DPRD Kaltara menyoroti beberapa kegiatan strategis yang realisasinya dinilai masih rendah, seperti pengadaan sarana perikanan tangkap dan budidaya, pengawasan sumber daya kelautan, serta pemberdayaan masyarakat pesisir.
“Program ini tidak hanya penting untuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan, tetapi juga berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kita ingin memastikan anggaran yang sudah dialokasikan benar-benar sampai dan bermanfaat,” ujarnya.
Komisi II DPRD menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan memantau pelaksanaan program DKP agar berjalan sesuai dengan target waktu dan sasaran yang telah direncanakan.
Nasir juga menambahkan, DPRD tidak menginginkan adanya kegiatan yang hanya selesai secara administratif tanpa berdampak signifikan bagi masyarakat.
“Kami mendorong percepatan realisasi dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan tepat sasaran. Yang terpenting, dampaknya harus langsung dirasakan oleh masyarakat nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha kelautan dan perikanan di Kaltara,” pungkasnya. (jai/har)