TANJUNG SELOR - Dalam upaya memastikan partisipasi kelompok inklusif dalam proses perencanaan pembangunan daerah, Pemda Bulungan gelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Inklusi 2025.
Wakil Bupati (Wabu) Bulungan, Kilat, A.Md mengatakan, pendekatan inklusif dalam perencanaan pembangunan dilakukan untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dalam perencanaan pembangunan.
"Melalui partisipasi aktif seluruh kelompok yang rentan dan terpinggirkan, diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang adil, merata, dan berkelanjutan," kata Kilat saat memberikan arahan dalam Musrenbang Inklusi 2025.
Melalui 15 program prioritas tahun 2025-2030, termasuk di dalamnya program mantap pelayanan dasar, dirumuskan arah kegiatan SIAP Pro - lansia dan disabilitas layanan prioritas sebagai agenda utama dalam pembangunan di Bulungan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Bulungan, Iwan Sugianta Iwan Sugiyanta menjelaskan, visi
Bulungan 2025 – 2030 yaitu Bulungan yang berdaulat dan unggul melalui pembangunan hijau yang berkelanjutan.
"Beberapa misi memiliki keterkaitan dengan inklusi," ungkapnya.
Misi pertama mewujudkan SDM yang unggul serta memiliki daya saing dengan arah misi layanan kesehatan unggul dan merata termuat dalam perumusan peningkatan layanan kesehatan prioritas bagi lansia dan masyarakat disabilitas dengan memberikan kemudahan melalui layanan khusus serta jemput bola pemeriksaan dan pengobatan melalui optimalisasi layanan puskesmas.
"Arah misi peningkatan indeks kebahagian untuk menjaga kesehatan mental masyarakat, dirumuskan dengan menghadirkan taman dan ruang publik lebih banyak dan gratis untuk warga dengan fasilitas pendukung yang inklusif bagi seluruh masyarakat dari seluruh tingkatan usia," ujarnya.
Selanjutnya, misi kelima yaitu menjamin kinerja pemerintah dengan mengedepankan konsep pelayanan yang berpusat pada masyarakat serta adil dan merata diarahkan pencapaiannya melalui memastikan kinerja handal dan pelayanan dasar mantap serta menciptakan Bulungan nyaman, aman dan kondusif dengan perumusan menghadirkan sistem pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, terjangkau dalam pemenuhan urusan wajib pelayan dasar dan memberikan jaminan terhadap hukum adat dan hak Masyarakat adat dalam penyelenggaran pembangunan. (jai/har)
Editor : Azwar Halim