TANJUNG SELOR – Penanganan persoalan konektivitas wilayah perbatasan di Kalimantan Utara (Kaltara) hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar yang harus diselesaikan pemerintah.
Hal ini dinilai penting mengingat sejumlah titik di wilayah perbatasan Kaltara, seperti di Krayan, Nunukan dan Apau Kayan, Malinau hingga kini masih sulit diakses. Kondisi infrastruktur jalannya masih sangat sulit untuk dilalui.
Dikonfirmasi terkait hal itu, Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala mengatakan, persiapan konektivitas di wilayah perbatasan provinsi ke-34 Indonesia ini akan menjadi prioritas untuk ditangani ke depannya.
"Tapi tetap kita akan melihat dan menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Di samping itu juga kita sangat mengharapkan ada support dari pusat," ujar Ingkong kepada Radar Tarakan saat dikonfirmasi, Rabu (5/3/2025).
Dukungan dari pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini dinilai penting, karena jika hanya berharap dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mungkin itu akan sangat berat untuk dapat segera dituntaskan.
"Makanya kita berharap perhatian dari pusat. Di sini kita akan terus menginformasikan kondisi Kaltara ini agar bisa bersinergi antara pusat dan daerah untuk membangun perbatasan," katanya.
Setidaknya, lanjut Ingkong, penyelesaian kasarannya dulu. Tidak perlu sampai aspal dulu untuk ditahap awal penanganan yang dilakukan.
"Masalah mulusnya itu belakang, yang penting dapat dilewati dulu tanpa ada hambatan. Terutama seperti kendaraan yang membawa BBM, semen dan barang berat lainnya," sebutnya.
Selain itu, Politisi Partai Hanura ini juga menyebutkan bahwa untuk di wilayah perkotaan saat ini sudah bicara maslaah penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui industri, pabrikasi maupun digitalisasi.
"Sementara masyarakat di perbatasan saat ini baru bicara masalah infrastruktur. Jika infrastruktur ini sudah tertangani, saya rasa yang lainnya dengan sendirinya akan bisa menyesuaikan, bisa berjalan dengan baik," pungkasnya. (iwk/har)
Editor : Azwar Halim