TANJUNG SELOR - Presiden RI, Prabowo Subianto menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2025 di Istana Negara, Selasa (10/12/2024).
Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A Paliwang sebagai salah satu kepala daerah yang hadir langsung menerima DIPA dan TKD tahun 2025 yang nantinya akan digunakan untuk mendukung program-program pusat di daerah.
Menindaklanjuti penyerahan DIPA dan TKD tersebut, dijadwalkan Gubernur Kaltara akan menyerahkan DIPA dan TKD tersebut di Kaltara pada Kamis (12/12/2024), sebagai komitmen Gubernur agar APBN di Kaltara dapat segera dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kita sudah jadwalkan untuk penyerahan DIPA dan TKD di Provinsi Kaltara nanti pada tanggal 12 Desember. Semakin cepat makin baik, agar manfaat APBN ini bisa lebih cepat dirasakan masyarakat Kaltara,” ujar Gubernur.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia yang penuh ketidakpastian, yang mana terdapat kecenderungan adanya perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi pada negara-negara besar.
“APBN kita tahun 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan, dengan kehati-hatian. Kita punya cita-cita yang tinggi, tapi kita harus terus melakukan pengendalian ekonomi secara prudent, hati-hati dan terencana dengan baik,” kata Presiden Prabowo.
Dengan kondisi ini, Presiden Prabowo mengajak seluruh jajaran pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk bersama-sama meningkatkan efisiensi dan penghematan di semua bidang, serta mengurangi pemborosan untuk menghadapi tantangan yang tidak menentu.
“Terutama para pemimpin daerah ikut bersama dengan pemerintah pusat demi kepentingan rakyat. Kita harus jamin setiap rupiah uang rakyat sampai ke rakyat yang memerlukan,” tegasnya.
Adapun DIPA digunakan sebagai acuan bagi para kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai bagian dari pelaksanaan, serta dijadikan dasar pengeluaran negara dan pencairan atas beban APBN sekaligus menjadi dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintahan. (iwk/har)
Editor : Azwar Halim