TANJUNG SELOR – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalimantan Utara (Kaltara) menyebut bahwa secara eksisting, budidaya rumput laut di Kaltara kerap kali mengganggu alur pelayaran.
Sebagai upaya konkrit untuk menyikapi hal itu, DKP Kaltara terus melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat, khususnya mereka yang bekerja sebagai pembudidaya rumput laut tersebut.
“Khususnya di Nunukan, karena sangat banyak alur pelayaran di sana yang terganggu oleh budidaya rumput laut ini,” ujar Rukhi Syayahdin, Kepala DKP Kaltara kepada Radar Tarakan saat dikonfirmasi, Senin (25/11/2024).
Dalam hal ini, lanjut Rukhi, pihaknya hanya tinggal melakukan penataan, karena sosialisasi dan penyuluhan telah dilakukan. Terkait penanganan di laut ini, ada tahapan yang berubah drastis sehingga berdampak pada suatu kondisi strategi perikanan provinsi.
Contohnya, sebelum Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014, pengelolaan laut itu ada kewenangan kabupaten/kota pada posisi 0-4 mil dari bibir pantai. Kemudian baru kewenangan provinsi itu dari 4-12 mil.
“Tapi di Undang-Undang 23/2014 itu semua milik (kewenangan) provinsi,” sebutnya.
Menurutnya, ini merupakan hal yang cukup berat. Karena, seperti di daerah Sebatik, Nunukan, untuk melakukan pengawasan saja itu minimal untuk BBM butuh anggaran sekitar Rp 30 juta. Ini di luar biaya lainnya.
“Di Kaltara ini harus kita perhatikan semua, mulai dari Sebatik, Nunukan sampai ke Kampung Baru di Mangkupadi. Jadi sangat luas,” tuturnya.
Tapi, dalam hal ini pihaknya tetap optimistis berupaya untuk memaksimalkan urusan penanganan ini. Hanya saja, tetap disampaikan terkait dengan pelaksanaan sosialisasi dan lain sebagainya. (iwk/har)
Editor : Azwar Halim