TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A Paliwang memberikan atensi khusus terhadap akses darat ke wilayah perbatasan di Kaltara. Dalam hal ini, Gubernur menegaskan konektivitas wilayah ini harus terus digenjot.
“Dari awal memang saya sampaikan bahwa saya selaku gubernur akan terus berupaya untuk bagaimana caranya konektivitas wilayah di Kaltara ini dapat berjalan sesuai dengan rencana,” ujar Gubernur kepada Radar Kaltara saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.
Hanya saja, lanjut Gubernur, hal ini tentu tetap akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Karena untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara sendiri, tentu akan disesuaikan dengan hal-hal yang prioritas.
“Anggaran ini kita tentu selektif dalam melihat yang mana yang paling kita prioritaskan,” tutur orang nomor satu di Kaltara ini.
Khusus jalan yang menjadi kewenangan provinsi, itu tentu akan tetap dikerjakan. Seperti jalan lingkar di Tarakan, misalnya. Tentu itu akan terus dikerjakan semuanya hingga tuntas 100 persen. Termasuk juga penanganan Jalan Lingkar Krayan.
“Untuk ini (Lingkar Krayan, Red) memang akses jalan darat dari Malinau belum bisa difungsikan untuk kendaraan roda empat. Kalau ini sudah fungsional, tentu pergeseran alat-alat ke sana akan lebih mudah untuk kita mengerjakan itu,” tuturnya.
Tapi, Gubernur mengaku optimistis bahwa pada tahun 2024 ini akses jalan darat Malinau-Krayan sudah bisa fungsional untuk kendaraan roda empat. Menurutnya, konektivitas ke wilayah perbatasan itu sangat penting karena akan memiliki multiplayer efek.
“Saya akan berusaha semaksimal mungkin di akhir tahun ini jalan Malinau-Krayan itu sudah dapat fungsional,” tegasnya.
Gubernur mengungkapkan, beberapa waktu lalu dirinya telah menyurati Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI untuk bisa membantu pembangunan jembatan di Sungai Binuang, Krayan, Nunukan tersebut.
“Salah satu faktor penyebab belum bisa tembusnya kendaraan roda empat dari Malinau ke Krayan dan sebaliknya itu adalah karena belum adanya jembatan Sungai Binuang itu,” ungkap mantan Wakapolda Kaltara ini.
Dengan usulan tersebut, Gubernur menyebutkan bahwa informasi terakhir yang diterima olehnya bahwa pada tahun ini akan turun anggaran dari pusat melalui Kementerian PUPR ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kaltara.
“Jadi sudah dialokasikan untuk pembangunan jembatan (Sungai Binuang) itu pada tahun ini melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Untuk teknisnya, mungkin akan diselesaikan dua tahap,” pungkasnya. (iwk/har)
Editor : Azwar Halim