Sultan Muda Kesultanan Bulungan, H. Datuk Dissan Maulana Sultan Djalalludin mengatakan, sebelumnya pengukuran lahan telah dilakukan. Dalam hal ini, ahli waris kesultanan juga sudah menyetujui hibah ke Pemprov Kaltara.
"Kemarin, kita sudah melalukan pengukuran lahan hak Sultan Maulana Muhammad Djalaluddin. Alhamdulillah, semua sudah menyepakati," kata Datuk Dissan kepada Radar Kaltara, Rabu (12/10). Kemudian, untuk serah terima lahan seluas 1,2 hektare (ha) akan dilakukan pada HUT ke-10 Kaltara, 25 Oktober mendatang. "Serah terima ini sifatnya hibah. Bukan jual beli," tegasnya.
Setelah dihibahkan, tahap selanjutnya akan dilakukan proses revitalisasi Istana Sultan Djalaluddin dan Rumah Adat Betanduk (gedung kesenian rakyat Tanjung Palas) pada 2023 mendatang. Ditargetkan, prosesnya selesai sebelum Pemilu 2024. "Sebenarnya, Rumah Adat Betanduk. Tetapi, karena sering digunakan untuk kegiatan kesenian akhirnya disebut sebagai gedung kesenian rakyat Tanjung Palas," bebernya.
Dengan adanya revitalisasi ini, maka namanya akan dikembalikan. Dalam hal ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI juga telah menyetujui rencana tersebut. "Dokumen yang diserahkan berupa sertifikat lahan dan surat hibah ke pemerintah. Kami sudah melaporkan hal ini ke bupati dan semua mendukung rencana ini," ujarnya.
Nantinya, untuk pengelolaan akan menjadi kewenangan Kesultanan Bulungan, karena memahami tentang adat istiadat dan budaya. "Jadi, pemerintah hanya membantu agar menarik pariwisata,” jelasnya.
Seluruh keluarga kesultanan, kata dia, tetap akan dibangunkan rumah sebagai tempat tinggal. Kemudian, Yayasan Museum Kesultanan Bulungan tidak lagi dipakai dan digantikan dengan nama baru Yayasan Sultan Maulana Muhammad Djalaluddin. “Kita mengantisipasi supaya tidak ada oknum yang mengklaim," bebernya.
Menurutnya, selama ini hal itu kerap terjadi. Sehingga sejarah sdinilai kabur. Artinya, yang benar disembunyikan dan palsu ini yang tampil. "Tadi malam (kemarin,Red) kita sudah melakukan rapat terakhir dengan TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan) Kaltara," sebutnya.
Sementara, Ketua TGUPP Kaltara, Bastiam Lubis mengatakan, lahan kesultanan Bulungan nantinya akan menjadi milik Pemprov Kaltara. Pihak kesultanan sudah bersedia menghibahkan ke pemerintah. "Pemprov Kaltara yang akan melalukan revitalisasi. Selain dana APBD, pihaknya juga mengupayakan sumber pendanaan dari APBN untuk revitalisasi yang diproyeksikan mulai berjalan tahun depan. Jadi, Pemprov Kaltara ingin mengembalikan kejayaan Kerajaan Bulungan seperti dahulu. Sehingga, bisa menjadi pusat pariwisata,” pungkasnya. (*/jai/eza) Editor : Azwar Halim