Karena itu, dibutuhkan pembenahan secara menyeluruh. Khususnya, terkait pendangkalan Sungai Kayan yang terjadi saat ini. Bupati Bulungan, Syarwani mengakui bahwa sejauh ini tingkat frekuensi tol laut di Bulungan masih terbatas. Hal tersebut terjadi akibat pendangkalan Sungai Kayan, sehingga proses bongkar muat menjadi terbatas.
"Semakin panjang waktu bongkar muat akan berdampak terhadap ketersediaan barang di wilayah Bulungan. Sehingga menyebabkan disparitas harga barang di Bulungan," kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Selasa (16/8).
Untuk mengatasi pendangkalan Sungai Kayan, sambung Syarwani, perlu ada kajian yang komprehensif. "Tidak bisa juga kita langsung melakukan pengerukan dengan kondisi pendangkalan yang terjadi sekarang ini," ungkapnya.
Menurutnya, pendangkalan yang terjadi saat ini karena faktor alam. Untuk itu, perlu ada kajian terkait persoalan tersebut. "Kemarin saya sudah diskusikan dengan OPD (organisasi perangkat daerah). Kajian itu sangat mungkin dilakukan dengan bekerja sama dengan akademisi," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda-Litbang Bulungan, Iwan Sugianta saat dikonfirmasi mengatakan, sebelumnya memang sudah ada pembahasan terkait penanganan pendangkalan Sungai Kayan. Namun, sampai saat ini kajian belum dilakukan karena masih terbentur masalah anggaran.
"Sekarang ini kita juga masih menunggu dari OPD teknis terkait langkah yang akan dilakukan," singkatnya.
Menyoal apakah ada langkah awal yang akan dilakukan oleh Pemkab Bulungan terkait penanganan pendangkalan Sungai Kayan, Iwan mengatakan, sejauh ini belum ada yang bisa dilakukan karena keterbatasan anggaran. "Kebutuhan anggaran untuk menangani pendangkalan Sungai Kayan itu cukup besar. Jadi, kita belum bisa berbuat banyak," bebernya.
Terpisah, Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop dan UMKM Bulungan, Hj. Murtina mengakui bahwa pemenuhan kebutuhan komoditas di Bulungan hingga saat ini masih bergantung pada pasokan daerah luar daerah. "Inilah yang menyebabkan disparitas harga di Bulungan," pungkasnya. (*) Editor : Muhammad Erwinsyah