TANJUNG SELOR – Target herd immunity (HI/kekebalan kelompok) di Bulungan ditargetkan di atas 50 persen sebelum kedatangan Presiden Jokowi Widodo (Jokowi). Namun, target tersebut akan tercapai jika kuota vaksin tersedia.
Bupati Bulungan, Syarwani mengatakan, dalam waktu dekat Bulungan akan mendapatkan kuota vaksin sebanyak 10 ribu vial. Dalam hal ini dirinya mengaku sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bulungan dan Kapoles Bulungan terkait pelaksanaan vaksinasi.
“Ini akan menjadi kerja sama antar Pemda Bulungan dengan TNI/Polri,” kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Selasa (7/9).
Diharapkan, sebelum kedatangan Presiden capaian vaksinasi di Bulungan sudah di atas 50 persen dari target herd immunity sebanyak 118.941 jiwa.
“Kuota vaksin yang kita terima ini di support (dukung) langung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim) dari hasil pertemuan kita sebelumnya,” ujarnya.
Selain vaksin, Bulungan juga akan menerima bantuan kontainer polymerase chain reaction (PCR) dari Kemenkes RI. Nantinya, alat ini akan ditempatkan di RSD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo, Tanjung Selor dan diperuntukan untuk pelaku perjalanan.
“Insyaallah, mulai hari ini (kemarin, Red) sudah mulai dikirim ke sini (Bulungan),” ungkapnya.
Kemungkinan, akhir September alat sudah mulai dioperasikan. Untuk tarif dipastikan akan disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan oleh Kemenkes.
“Saya minta tarifnya di bawah HET yang sudah ditetapkan,” tegasnya.
Sehingga, nantinya akan disesuaikan dengan kondisi daerah. Namun, bukan berarti diberikan secara gratis.
“Tetapi, untuk kepentingan pasien yang sakit akan diklaim melalui BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) kesehatan,” bebernya.
Sementara itu, Kepala Dinkes Bulungan, H. Imam Sujono menambahkan, Bulungan mendapat dua alat PCR. Pertama bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Nah, kalau bantuan dari BNPB sudah tiba di Bulungan sejak sepekan lalu,” ujarnya.
Sedangkan bantuan dari Kemenkes, saat ini masih dalam proses pengiriman. Namun, alat itu tidak bisa langsung digunakan. Sebab, harus dilakukan pengujian dahulu.
“PCR dari BNPB itu juga harus kita lakukan pengujian dahulu,” bebernya.
Hal ini dilakukan untuk memastikan alat tersebut layak digunakan atau tidak. Untuk sumber daya manusia (SDM) yang mengoperasikan PCR dipastikan tidak ada masalah karena telah disiapkan.
“Kalau di RSD ada enam orang yang disiapkan. Begitu juga di Dinas Kesehatan sudah kita siapkan. Jadi, sudah tidak ada masalah kalau terkait sumber daya manusia,” pungkasnya. (*/jai/ana)
Editor : Azwar Halim