TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar sosialisasi mengenai peran masyarakat dan media dalam mencegah paham ekstrimisme, radikalisme dan terorisme di wilayah Kaltara.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Suriansyah menegaskan, pencegahan terhadap tiga paham yang mengarah ke intoleransi ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi lebih kepada tugas bersama seluruh elemen masyarakat, khususnya yang ada di Kaltara ini.
"Makanya hari ini (kemarin, Red) kita kumpulkan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta rekan-rekan media. Tujuannya untuk supaya kita bisa bersama-sama menangkal paham (ekstrimisme, radikalisme dan terorisme) ini," ujarnya kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor kemarin (25/8).
Tujuannya tak lain adalah agar paham-paham yang salah ini tidak berkembang di provinsi termuda Indonesia ini. Karena jika itu berkembang, tentu akan menyulitkan dalam membangun Kaltara ini, sebagai dampak dari paham yang demikian.
"Jadi kita berharap semua elemen masyarakat dapat berkontribusi untuk kita sama-sama mencegah paham yang bersifat negatif tersebut," katanya.
Sementara, Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Kaltara, Brigjen TNI Andi Sulaiman mengatakan bahwa Kaltara merupakan provinsi yang paling damai di Indonesia terhadap paham yang bersifat negatif tersebut. "Jika ada pihak-pihak yang ingin menunjukkan jati dirinya, itu tentu kita lakukan komunikasi. Sehingga itu tidak perlu muncul hingga menimbulkan situasi yang tidak harus ada," katanya.
Artinya, terhadap adanya potensi paham yang bersifat negatif itu akan terus dilakukan komunikasi oleh pihaknya. Hal itu dilakukan agar ada keterbukaan supaya pada akhirnya bisa saling memahami. "Jadi tidak ada katanya, katanya. Saya lebih baik berkomunikasi untuk menyampaikan bahwa yang ini salah, yang ini benar, jadi ayo kita lakukan yang baik," tuturnya.
Komunikasi itu penting untuk dilakukan, karena yang menciptakan kedamaian itu adalah seluruh masyarakat. Makanya seluruh masyarakat dilibatkan untuk memantau di wilayahnya masing-masing guna menangkal isu hoaks, provokatif dan yang menciptakan kekisruhan.
"Harapannya semua bisa bersatu untuk bersama-sama untuk menciptakan suatu suasana yang aman, damai dan tentram bagi masyarakat Kaltara," sebutnya.
Kemudian, Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Kaltara, Datu Iskandar Zulkarnaen menjelaskan, kehadiran FKPT ini yaitu untuk melakukan pencegahan. Bukan untuk melakukan penanganan. "Jadi, kerja kita itu tidak akan berhasil tanpa ada dukungan dari stakeholder terkait, termasuk dari mahasiswa," katanya.
Salah satu yang dinilai efektif untuk menangani pahan-paham seperti radikalisme dan terorisme itu adalah dengan sering-sering melakukan dialog serta melakukan publikasi di media massa. Disinggung soal persoalan Taliban, ia menegaskan untuk masyarakat di Kaltara itu lebih baik fokus untuk mengurus negara sendiri. Utamanya seperti persoalan pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini dari pada mengurusi hal-hal yang tidak perlu.
Tapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa Kaltara yang memiliki letak geografis di wilayah perbatasan ini tentu sangat rawan dari tindak kejahatan yang bersifat internasional.
Hal yang sama juga disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kaltara, Norman Raga. Disebutkannya, tugas Bakesbangpol untuk memfasilitasi segala sesuatu sebagai upaya pencegahan aksi terorisme, radikalisme dan ekstrimisme.
"Jadi kalau di kami itu lebih kepada tindakan preventif, yaitu pencegahan dan pendeteksian dini sebelum paham itu menjadi maslaah yang besar," katanya.
Adapun paham-paham ini dapat ditimbulkan oleh berbagai persoalan, termasuk persoalan ekonomi. Tapi apapun itu, yang namanya perbuatan salah itu harus disikapi secara tegas agar tidak meresahkan masyarakat. (iwk/eza)
Editor : Azwar Halim