TANJUNG SELOR - Realisasi bahan bakar minyak (BBM) satu harga di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memang telah dimulai dua tahun lalu. Pelaksanaannya pun diklaim berjalan lancar, serta mendapat dukungan dari masyarakat Kaltara utamanya di wilayah perbatasan sebagai daerah prioritas.
Di provinsi bungsu ini, telah ada tiga titik penyalur yaitu Kecamatan Krayan dan Sei Manggaris, Kabupaten Nunukan. Serta Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan. “BBM Satu Harga sudah dimulai sejak 2016 dengan pilot project di Krayan,” ungkap, Imam Bukhari, Sales Ekcekutif Retail Pertamina Tarakan, Minggu (11/3).
Tahun ini Pertamina menargetkan ada penambahan empat penyalur di empat lokasi yang semuanya di wilayah tertinggal, terluar dan terisolir (3T). “Di Apau Kayan Malinau dua titik. Dan Nunukan dua titik lagi,” beber Imam.
Sedangkan proses distribusi saat ini menggunakan seluruh jenis moda transportasi, baik darat, laut dan udara. “Kalau Krayan, pakai pesawat ke sana. Karena tidak ada akses darat,” imbuhnya.
Imam pun merasa agar realisasi BBM satu harga itu bisa lebih maksimal lagi, sangat diperlukan dukungan infrastruktur jalan dan listrik. Buruknya akses itu sangat berdampak pada biaya masyarakat dalam berbisnis dan berusaha, termasuk proses distribusi BBM di lokasi atau masyarakat. “Semakin baik infrastruktur semakin baik. Karena BBM Satu Harga ini sebagai agen perubahan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Untuk diketahui saat ini jumlah agen penyalur minyak dan solar (APMS) dan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di lima kabupaten/kota sebanyak 42 unit.
Khusus di Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, BBM satu harga mulai diberlakukan yang ditandai dengan beroperasinya SPBU. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Fanshurullah Asa mengatakan, kehadiran SPBU di perbatasan Indonesia-Malaysia merupakan komitmen pemerintah pusat, dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.“Pada 2018 ini pertama kali hadir BBM satu harga di Kaltara,” kata Fanshurullah Asa belum lama ini.
Ia menjelasakan, sejak program BBM satu harga dijalankan telah ada 57 SPBU yang dioperasikan di seluruh Indonesia pada 2017 lalu. Sedangkan di 2018 ditargetkan ada 73 SPBU akan dioperasikan untuk BBM satu harga. Lokasi BBM satu harga ini semua berada di daerah pelosok atau daerah tertinggal. Lanjut dia, sesuai nawacita presiden RI membangun dari pinggir, hadirnya BBM satu harga ini akan mengubah roda perekonomian masyarakat. Karena hadirnya SPBU tentu harga BBM akan lebih murah. BBM hanya dikhusukan kepada masyarakat. “BBM satu harga ini khusus masyarakat yang belum mampu. Sehingga tidak dapat dijual bebas, terutama ke pengecer,” ujarnya.
Untuk menyuplai SPBU tersebut, Pertamina mengirim BBM dari Terminal BBM Tarakan yang berjarak 150 mil perairan ditambah 20 kilometer darat. Pertamina menggunakan kapal selfpropelled oil barge (SPOB) dan mobil tangki BBM untuk menyuplai SPBU itu.
Kondisi perairan yang ditempuh adalah sungai berliku dan harus melewati pos perbatasan Indonesia-Malaysia. Kehadiran SPBU itu membuat warga Kecamatan Sei Menggaris bisa membeli premium, pertalite, dan solar dengan harga yang sama seperti di kota besar. Sebelumnya, warga harus membeli BBM eceran atau terpaksa menempuh perjalanan sekitar satu jam untuk mencapai SPBU terdekat.
Di sadur dari situs BPH Migas, pemerintah menargetkan BBM satu harga untuk tahun ini sebanyak 73 titik di seluruh Indonesia dengan rincian PT Pertamina (Persero) sebanyak 67 titik dan PT AKR Corporindo Tbk sebanyak 6 titik.
73 penyalur BBM satu harga direncanakan terbangun tahun ini dan 2019, sebanyak 29 penyalur BBM satu harga PT Pertamina (Persero) dan 1 penyalur dari PT. AKR Corporindo direncanakan akan dibangun. Jadi secara nasional, akan dibangun 160 penyalur BBM satu harga sampai dengan 2019.
Hingga kini, termasuk Sei Menggaris dan Luwuk Banggai, total sudah 59 penyalur yang telah beroperasi dan telah mendistribusikan BBM satu harga kepada masyarakat di daerah 3T. Di Kaltara sendiri, selain di Sei Menggaris ini, penyalur BBM satu harga juga telah beroperasi di Desa Long Nawang, Krayan, Kabupaten Nunukan dan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan.
Di 2018 ini, direncanakan akan dibangun juga di Kecamatan Lumbis dan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan serta di Kecamatan Sungai Boh dan Kayan Selatan, Kabupaten Malinau oleh PT Pertamina (Persero). Sehingga sampai 2019, direncanakan total 7 penyalur BBM satu harga akan beroperasi di Provinsi Kaltara.
BPH Migas menginstruksikan PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk tidak hanya menjaga agar harga BBM satu harga (solar dan premium) tetap sesuai, tetapi harus menjamin ketersediaan dan menjamin distribusi BBM tersebut sehingga tepat sasaran dan tepat peruntukkan untuk masyarakat Indonesia. (isl/eza)
Editor : Azwar Halim