TANJUNG SELOR – Proses pembangunan Jembatan Bulungan-Tarakan (Bulan) yang merupakan salah satu mega proyek di Kalimantan Utara (Kaltara) dipastikan masih membutuhkan waktu yang cukup panjang.
Sebab, masih banyak proses yang harus diselesaikan untuk merealisasikan program yang diperkirakan akan ‘menelan’ anggaran hingga puluhan triliun itu. Mulai dari studi kelayakan, desain konstruksi, hingga dampak lingkungannya.
Gubernur Kaltara Irianto Lambie mengatakan, beberappa waktu lalu pihaknya sudah bertemu dengan tim China Road and Bridge Corporation (CRBC) yang dipimpin Kepala Perwakilan Asia Pasifik di Kedutaan Besar Tiongkok.
“Semua kerja sama Indonesia dengan Cina (Tiongkok, Red.) itu harus dilakukan melalui fasilitasi dan rekomendasi Kedutaan Besar (Kedubes) Cina,” kata Irianto kepada Radar Kaltara saat ditemui di Bandara Tanjung Harapan, Tanjung Selor kemarin.
Dalam hal ini, kata mantan Sekprov Kaltim ini, Kaltara patut bersyukur karena rencana pembangunan jembatan itu sudah masuk dalam persetujuan Kedubes Tiongkok di Indonesia. Gubernur juga mengklaim sudah ada Memorandum of Understanding (MoU) dengan CRBC sejak 2016 lalu.
Hanya saja, yang menjadi persoalan di negara ini yaitu tidak bisa serta merta melakukan kerja sama begitu saja. Melainkan harus memasukkannya terlebih dulu kegiatan yang dimaksud dalam buku biru, yang dimaksudkan agar masuk dalam daftar proyek maupun bantuan teknis yang dinilai layak oleh Bappenas untuk dibiayai dengan pinjaman atau hibah luar negeri, termasuk kredit ekspor luar negeri.
“Jadi, itu nanti diusulkan melalui kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) agar prosesnya bisa berjalan cepat. Itu usulan dari Bappenas,” jelasnya.
Untuk tindak lanjutnya, Irianto telah mengusulkan untuk meminta waktu agar dapat bertemu dengan Menteri PUPR. Tapi, karena Menteri PUPR masih ada kesibukan lain, maka pertemuan diundur hingga 24 atau 25 Januari mendatang.
“Saya minta waktu sekira 10 menit saja untuk menyampaikan hal ini. Tapi, Pak Menteri PUPR tidak mau setengah-setengah, beliau minta semua Dirjen Eselon I yang terkait untuk berkumpul dan bertemu dengan kita,” tuturnya.
Selanjutnya, studi kelayakan yang sebelumnya sudah ada sejak dirinya menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Kaltara lalu, tidak langsung digunakan begitu saja. Melainkan masih harus di-review lagi yang selanjutnya diikuti dengan desain jembatannya.
Untuk desain jembatan itu, dirinya mengaku sudah mengusulkannya ke Bappenas agar menggunakan konsultan internasional yang dipastikan berpengalaman dalam hal desain jembatan panjang. “Ini jembatan yang cukup panjang. Jika terealisasi akan menjadi jembatan terpanjang di Indonesia. Makanya untuk membuat desain jembatan itu dibutuhkan minimal Rp 60 hingga Rp 100 miliar lebih,” sebutnya.
Pastinya, lanjut dia, upaya yang dilakukan Pemprov Kaltara ini sudah sangat maksimal. Hanya saja, hingga realisasinya tetap tidak akan bisa cepat. Sehingga, masyarakat Kaltara harus sedikit bersabat karena tidak semudah membalikkan telapak tangan.
“Tapi secara perlahan kita sudah mulai membangun jalan pendekatnya. Meskipun hingga masa jabatan saya sebagai Gubernur nanti habis itu belum selesai, pastinya gagasan itu harus terus dijalankan,” jelasnya.
Irianto juga sebelumnya mengungkapkan, memang dalam pembangunan jembatan dua daerah membutuhkan proses panjang. Itu tak jauh berbeda dengan pembangunan jembatan yang menghubungkan Penajam dan Balikpapan. Untuk perencanaan dan gagasannya sejak 1987 telah dilakukan dan baru dimulai 2007 lalu.
Tak hanya itu, Irianto juga memberikan contoh soal pembangunan jembatan Suramadu di Jawa Timur. Menurut Irianto, itu pun butuh waktu hingga bertahun-tahun. Dimulai perencanaannya sejak era Presiden Soeharto, dan baru diresmikan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Kita sangat serius mewujudkan mimpi itu. Buktinya, selain kita melakukan perencanaan, koordinasi ke pusat hingga mencari investor. Dan kita sudah memulai pembangunan jalan terdekat di Bulungan dan Tarakan yang akan menghubungkan jembatan,” bebernya.
Dan secara bertahap sudah dibangun jalan yang dimaksud. “Saya selaku Gubernur dengan jajaran punya niat yang kuat. Seandainya kita punya uang yang cukup, sekarang juga kita bangun,” pungkasnya.
Sementara, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara Abdul Djalil Fatah menambahkan, rencana pembangunan Jembatan Bulan itu memang sudah lama direncanakan. Selain itu, pembangunan jembatan tersebut dinilai sangat diperlukan masyarakat.
Namun demikian, politisi Partai Golkar ini mengatakan, hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan itu yakni persoalan lahan yang harus terlebih dahulu diselesaikan. Karena jalur pembangunan jembatan ini melewati beberapa daerah.
“Sebagian lahan itu merupakan tambak, jadi paling tidak harus ada kajian khusus yang dilakukan agar tidak menimbulkan persoalan di belakang hari. Termasuk juga lahan keringnya,” jelasnya.
Artinya, jangan sampai semuanya sudah jadi dan sudah jalan sesuai dengan rencana, baru menimbulkan persoalan saling klaim antara masyarakat dengan pemerintah yang pada akhirnya proyek jadi terhambat.
Pastinya, secara pribadi dan lembaga dirinya sangat mendukung proyek besar yang dibangunan untuk mendukung meningkatkan perekonomian masyarakat di provinsi termuda di Indonesia ini. (iwk/eza)
Editor : Azwar Halim