BALIKPAPAN - Komisi II DPR RI memantau langsung kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Selama dua hari, pada Jumat dan Sabtu (8-9/11), alat kelengkapan dewan yang bertugas di bidang dalam negeri, sekretariat negara, dan pemilihan umum (pemilu) ini meninjau progres pembangunan infrastruktur dasar di ibu kota negara baru.
Kunjungan ke IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), merupakan kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI dalam rangka persiapan dan kesiapan penyelenggaraan tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024.
Kepala Otorita IKN, Mochamad Basuki Hadimuljono, mengajak rombongan berkeliling meninjau pembangunan kantor pemerintahan di IKN. Pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI beserta rombongan mengunjungi Istana Negara, Istana Garuda, dan area Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko), yang ditargetkan rampung pada akhir tahun ini.
“Presiden Prabowo Subianto meminta pembangunan IKN dipercepat, terutama untuk kawasan yudikatif, eksekutif, dan legislatif,” kata Mochamad Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/11).
Pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI menginap semalam di Swissotel Nusantara. Pada Sabtu (9/11) pagi, mereka diajak berjalan-jalan dan menikmati suasana pagi di area Embung MBH di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Embung MBH merupakan salah satu dari 32 embung di IKN, dengan kapasitas 66 juta meter kubik.
“Semakin banyak embung akan mengubah iklim mikro. Uap air naik seperti hutan, sehingga bisa membuat suasana iklim di atas IKN menjadi lebih baik,” jelasnya.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa kunjungan ini merupakan kunjungan kerja pertama bagi Komisi II DPR RI periode 2024-2029.
Dia berharap progres pembangunan infrastruktur di IKN bisa berjalan lebih cepat di bawah kepemimpinan Mochamad Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN, yang sejak awal mengawal pembangunan IKN saat menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) periode 2014-2024.
“Saya berharap dengan kepemimpinan yang definitif di Otorita IKN, progres pembangunan infrastruktur IKN bisa berjalan dengan cepat,” harapnya.
Politikus Partai Nasdem ini menekankan bahwa sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto, penyelesaian pembangunan IKN harus dipercepat selama lima tahun kepemimpinannya, dengan target selesai dalam tiga tahun.
“Pak Presiden Prabowo ingin seluruh infrastruktur selesai dalam tiga tahun ke depan, sehingga fungsi legislatif, yudikatif, dan eksekutif pusat bisa dilaksanakan di Nusantara,” jelas anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Selatan I ini.
Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa Komisi II DPR RI sebagai mitra kerja Otorita IKN akan memberikan dukungan penuh terhadap kinerja Kepala Otorita IKN dalam mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur di IKN.
“Saya mendukung penuh dan Komisi II DPR RI akan memberikan dukungan yang baik dalam tiga fungsinya: pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Selain itu, sebagai putra asli Kalimantan, saya berharap Kalimantan mendapat kehormatan dengan pembangunan infrastruktur dan kawasan IKN yang akseleratif,” pungkasnya. (kpg/jnr)
Editor : Azwar Halim