BALIKPAPAN - Progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memberikan pengaruh besar pada kinerja keuangan APBN dan APBD di Kalimantan Timur (Kaltim).
Sampai dengan akhir Juli 2024, anggaran pembangunan IKN mendominasi 79,25 persen pagu belanja kementerian /lembaga di Kaltim.
Di mana alokasi APBN untuk IKN, digunakan untuk pembangunan sarana infrastruktur maupun non infrastruktur.
Anggaran pembangunan IKN ini tersebar pada beberapa kementerian/lembaga. Yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Kepolisian RI (Polri).
“Pembangunan IKN menjadi rezeki bagi kita bersama. Berkah bagi kawasan Kalimantan, dan Kaltim pada khususnya.
Untuk jangka pendek mampu memberikan dampak yang signifikan kepada sektor konstruksi dan investasi di Kaltim,” kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltim Muhammad Syaibani dalam konferensi pers perkembangan APBN dan APBD Regional Kaltim di Gedung Keuangan Negara (GKN) Balikpapan, Selasa (27/8).
Dalam paparannya, total pagu kementerian/lembaga sampai dengan Juli 2024 sebesar Rp 53,56 triliun. Dengan alokasi APBN untuk IKN hingga Juli 2024 sebesar Rp 43,62 triliun.
Dan realisasi APBN untuk IKN per Juli 2024 sebesar Rp 12,64 triliun. Anggaran tersebut untuk pembangunan dua klaster, yakni klaster infrastruktur dan klaster non infrastruktur.
Untuk klaster infrastruktur adalah pembangunan Gedung di Kawasan Istana Negara, Kawasan Kemenko dan Kementerian Lain, serta Gedung Otorita IKN.
Lalu pembangunan tower rusun ASN dan Hankam, Rumah Tapak Jabatan Menteri , dan Rumah Sakit IKN.
Kemudian pembangunan Jalan Tol IKN, jalan dan jembatan IKN, dan Bandara VVIP. Terakhir adalah penataan dan penyempurnaan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP, dan pengendalian banjir IKN.
Sementara itu, klaster non infrastruktur adalah perencanaan, koordinasi, dan penyiapan pemindahan. Lalu promosi, publikasi, dan sosialisasi IKN.
Laporan dan rekomendasi kebijakan pada kementerian/lembaga, kegiatan pemetaan, pemantauan, dan evaluasi. Kemudian dukungan pengamanan Polri, serta operasional Otorita IKN.
Dengan demikian, fokus pembangunan IKN telah berkontribusi meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor konstruksi.
“Jadi saling mempengaruhi fungsi perekonomian dengan belanja APBN yang kita lakukan. Meningkatkan PDRB konstruksi sebesar 7,8 persen di tahun 2022, lalu 15,8 persen di tahun 2023, dan diproyeksikan akan meningkatkan PDRB konstruksi di tahun 2024 sebesar 12,3 persen,” ujar pria berkacamata ini.
Dia juga menyebut keberadaan IKN ini diproyeksikan akan terus mempengaruhi pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan PDRB yang ada di kawasan Kaltim.
Terutama pada beberapa tahun mendatang. Di mana, saat ini manfaat yang sekarang dirasakan adalah pada proses pembangunan IKN. “Belum pada proses pemindahan (pusat pemerintahan) IKN di Kaltim,” pungkasnya. (kip/jnr)
Editor : Azwar Halim