JAKARTA - Tahun 2025 merupakan tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka membuktikan janji politiknya, khususnya terkait dengan bidang ekonomi.
Sektor perekonomian menyangkut perbankan, UMKM, diharapkan berkontribusi pada daya dorong ekonomi ke depan.
Prabowo mematok target pertumbuhan ekonomi sebesar 4,8% dalam masa pemerintahannya ke depan. Sejumlah program seperti pembangunan 3 juta rumah; hilirisasi; pemutihan kredit UMKM, Petani, dan Nelayan; hingga swasembada pangan menjadi pondasi awal yang dijalankan untuk mendongkrak target pertumbuhan ekonomi yang fantastis tersebut.
Baca Juga: BI Siapkan QRIS NFC pada Kuartal-I 2025
Kini, tahun 2024 akan berakhir. Lalu, jika melihat sejumlah program yang sedang dijalankan pemerintah baru, bagaimana proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2025?
Pengamat Ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan, perekonomian Indonesia pada tahun 2025 diproyeksikan akan menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari sisi eksternal maupun domestik.
Dari sisi eksternal, kebijakan proteksionisme AS di bawah kepemimpinan Donald Trump, termasuk rencana pengenaan tarif hingga 60% untuk produk asal China dan 10-20% untuk produk asing lainnya, berpotensi mengganggu kinerja ekspor Indonesia dan memperburuk rantai pasok global.
Sementara dari sisi domestik, pelemahan konsumsi kelas menengah, yang merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi, menjadi tantangan signifikan.
"Situasi ini diperburuk oleh berbagai kebijakan pemerintah yang berpotensi menekan daya beli masyarakat, seperti kenaikan PPN menjadi 12%, penurunan belanja modal pemerintah sebesar 43,8% dan kebijakan moneter yang cenderung ketat," kata Faisal melalui keterangan tertulis kepada Jawapos.com, Sabtu (21/12).
Di sisi lain, perlambatan permintaan dari negara-negara tujuan ekspor utama dan peningkatan kebijakan proteksionisme global semakin memperberat tekanan pada pertumbuhan ekonomi domestik. Dalam konteks ini, Faisal memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 berada di kisaran 4,8%-5%.
"Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah yang berupaya mendorong pertumbuhan hingga 8%. Secara fundamantal, peluang pertumbuhan lebih tinggi juga dihadang oleh persoalan berbagai struktural. Salah satunya adalah deindustrialisasi prematur, yang menghambat penciptaan lapangan kerja berkualitas dan peningkatan nilai tambah industri," paparnya.
Butuh Pendekatan Strategis
Faisal berpandangan, untuk mencapai target pemerintah tersebut dibutuhkan pendekatan strategis yang komprehensif. Reformulasi kebijakan fiskal yang lebih pro-pertumbuhan dan mendukung daya beli masyarakat, terutama kelas menengah, menjadi salah satu prioritas utama.
Baca Juga: Antisipasi Kegiatan Terlarang, Lapas Razia WBP
Selain itu, pengembangan infrastruktur yang lebih fokus pada penciptaan efek pengganda ekonomi serta revitalisasi industri manufaktur melalui penguatan keterkaitan hulu-hilir (backward and forward linkage) juga sangat penting.
"Tidak kalah penting, peningkatan sinergi antara BUMN, swasta, dan UMKM dalam kerangka ekonomi inklusif perlu dilakukan. Implementasi strategi tersebut membutuhkan political will yang kuat serta koordinasi yang efektif di antara para pemangku kepentingan," ujarnya. (jpg/har)
Editor : Azwar Halim