BALIKPAPAN — Hadirnya juru parkir binaan menjadi salah satu bagian yang bisa memberikan kontribusi positif untuk meningkatkan pendapatan anggaran daerah (PAD) melalui retribusi.
Namun, dalam pengelolaannya masih mengalami kendala untuk bisa memaksimal pengelolaan jukir binaan.
Kepala Dishub Balikpapan, Adwar Skenda Putra, mengatakan jukir binaan sudah mencapai ratusan. Jukir binaan itu dikelola langsung oleh unit pelaksana teknis daerah (UPTD) di bawah naungan Dishub Balikpapan.
“Ya, jadi total yang dikelola sekitar 200 lebih jukir binaan ,” ucap Adwar kepada Kaltim Post, Selasa (17/12).
Beberapa juru parkir tersebut disebar ke beberapa titik lokasi sehingga bisa melakukan penjagaan yang maksimal. Menurutnya, lokasi tersebut tentunya dipilih berdasarkan bahu jalan yang memungkinkan untuk dilakukan parkir, misalnya jalan Ahmad Yani.
“Sementara setiap bahu jalan yang ada di Balikpapan tidak semua merupakan jukir binaan dari kami,” ungkapnya.
Edo sapaan akrabnya, menjelaskan, setiap jukir yang ada di beberapa titik lokasi itu ada yang secara mandiri dan perorangan.
“Maka kami tidak bisa memaksa mereka untuk menyuruh mereka masuk ke dalam jukir binaan kami,” sebutnya.
Sebab, kata Edo, jukir binaan ini memiliki kewajiban untuk setoran retribusi yang akan masuk ke dalam PAD.
Di satu sisi, Edo menerangkan juru parkir binaan juga memiliki karcis yang diberikan kepada setiap masyarakat yang mau parkir di kawasan yang disediakan. Namun, jukir binaan jarang memberikan karcis kepada masyarakat.
“Jadi jukir binaan ini sudah kami berikan karcis. Cuma selama ini mereka tidak pernah kasih karcis itu kepada masyarakat. Padahal kami selalu mengingatkan mereka untuk memberikan karcis tersebut,” tuturnya.
Dishub Balikpapan melalui UPTD disebutnya akan terus memaksimalkan jukir binaan. Di antaranya melalui pelatihan-pelatihan . Tetapi, sebut Edo, dalam memaksimalkan pengelolaan jukir binaan masih mengalami kendala terkait biaya yang mahal.
“Kita kalau mau mengelola itu biayanya terlalu besar, jadi antara penerimaan kita sama dengan penerapan sistem gaji maka biaya operasionalnya besar,” tuturnya.
Edo mengatakan, pihaknya juga akan berupaya untuk memaksimalkan jukir binaan. “Karena melalui jukir binaan juga bisa memberikan kontribusi PAD melalui retribusi,” pungkasnya. (kpg/jnr)
Editor : Azwar Halim