TANJUNG SELOR – Sebagai provinsi yang masih baru terbentuk, Kalimantan Utara (Kaltara) tentunya masih membutuhkan peningkatan kebutuhan dasar, mulai dari bidang pendidikan hingga kesehatan.
Seperti di Kabupaten Malinau, misalnya. Dari hasil reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara pada akhir November 2024 lalu, urusan wajib mulai dari pendidikan hingga kesehatan itu masih sangat butuh atensi khusus.
“Secara umum, khususnya pada urusan wajib, di Malinau itu masih butuh penambahan kuota tenaga pengajar atau guru, termasuk dokter spesialis,” ujar Listiani, anggota Komisi IV DPRD Kaltara kepada Radar Tarakan saat dikonfirmasi, Rabu (4/12/2024).
Baca Juga: Tingkatkan Fasilitas Wisata Kuliner Sungai Tuak, Kucurkan Rp 1,7 Miliar
Menurut Politi Partai Demokrat ini, pembangunan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi, dalam hal ini SMA sederajat, itu ada banyak masukan kepada dirinya sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Malinau atau dapil III Kaltara ini.
“Mulai dari gedung sekolah, hingga penambahan kuota tenaga pengajarnya. Nah, ini tentu akan menjadi fokus saya nanti,” tuturnya.
Demikian juga untuk bidang kesehatan, di Malinau ini perlu ada perhatian khusus untuk pengadaan dokter spesialis. Terkait hal ini, ia menilai jika ada alokasi untuk beasiswa dari Pemprov Kaltara, itu bagus untuk pendidikan dokter spesialis.
Baca Juga: Kompak, Harga BBM di SPBU Swasta Naik
“Karena kan di kita kurang. Jadi dokter umum bisa disekolahkan untuk ambil spesialis dengan sistem perjanjian. Misalnya setelah lulus, wajib mengabdi di daerah sebagaimana yang disepakati secara tertulis,” jelasnya.
Menurutnya ini perlu dilakukan, karena jika tidak ada perjanjian, takutnya begitu sudah selesai pendidikan dan mendapatkan gelar dokter spesialis, yang bersangkutan sudah tidak mau mengabdi di daerah lagi.
“Pastinya sekarang ini ada banyak putra dan putri daerah yang sudah dokter. Jadi bisa saja ini yang disekolahkan lagi. Nah, ini tinggal komitmen saja lagi seperti apa setelah yang bersangkutan lulus,” tegasnya.
Baca Juga: Airlangga: Segera Bentuk Satgas PHK
Pastinya masih ada banyak hal lain yang perlu menjadi atensi di Kaltara ini, khususnya di Kabupaten Malinau yang merupakan bagian dari wilayah perbatasan provinsi ke-34 Indonesia ini. (iwk)
Editor : Azwar Halim