TANJUNG SELOR – Keberhasilan suatu pengawasan bukan dilihat dari seberapa banyak rekomendasi yang diberikan, tapi seberapa efektif rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh organisasi pemerintah daerah (OPD).
Hal ini disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Suriansyah saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2024 di Tanjung Selor, Selasa (3/12/2024).
Pada kesempatan ini, Suriansyah mengapresiasi langkah yang telah dilakukan BPK Perwakilan Kaltara yang telah memberikan pendampingan dan pembinaan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam proses TLHP.
Baca Juga: Telepon Genggam Pasukan Brimob Mendadak Diperiksa
“Tindak lanjut yang optimal tidak hanya akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, tapi juga akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah itu sendiri,” ujar Suriansyah.
Ia menjelaskan, rakor pemutakhiran TLHP ini merupakan rangkaian dari agenda pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang diselenggarakan setiap tahun, serta wajib dilaksanakan guna melihat pemutakhiran data yang telah ditindaklanjuti.
Adapun dampak yang ingin diraih dari kegiatan ini adalah terbangunnya persepsi para pemangku kepentingan secara terus menerus, meningkatkan komitmen dalam penyelesaian TLHP dan perbaikan tata kelola pemerintah daerah pada masing-masing perangkat daerah.
Baca Juga: Kota MICE, Genjot Fasum dan Sarpras, Prioritas Alokasi Penggunaan APBD 2025
Suriansyah menekankan, pelaksanaan rakor ini bertujuan untuk menghimpun dan memetakan seluruh hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah secara nasional yang dilakukan oleh APIP.
“Saya minta dengan dilaksanakannya rangkaian kegiatan ini, kita dapat meningkatkan persentase penyelesaian TLHP kita, baik dari hasil pengawasan internal maupun eksternal,” serunya. (iwk/har)
Editor : Azwar Halim