TANJUNG SELOR – Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang bersama Bupati Bulungan, Syarwani melakukan studi banding ke kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Kamis (9/9) lalu. Kunjungan ini dilakukan seiring rencana groundbreaking Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning–Mangkupadi di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Bulungan.
Zainal berharap, setelah groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir Oktober mendatang kegiatan pembangunan pabrik bisa segera dilakukan. Nantinya, IMIP juga akan berinvestasi di Kaltara. “Iya, mereka (IMIP) akan berinvestasi di sini (Kaltara). Kita bisa bayangkan mulai dari hutan belantara menjadi seperti sekarang. Itu sangat luar biasa,” kata Zainal kepada Radar Kaltara, Sabtu (11/9).
Namun demikian, mantan Wakapolda Kaltara ini meyakini pembangunan KIPI bisa lebih dari Morowali. Untuk itu, dibutuhkan tenaga ahli. Khususnya operator alat berat. “Jadi, nanti kita akan mencari milenial yang berpotensi untuk selanjutnya dilatih menjadi operator alat berat,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Bulungan, Syarwani mengatakan, kegiatan pengembangan kawasan industri yang dilaksanakan IMIP ini memang sangat luar biasa. Sebab, pembangunannya dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. “Pembangunan dimulai dari nol sejak pertengahan 2016 dan sekarang ini sudah menghasilkan beberapa produk pengelolaan berbahan nikel sesuai potensi yang ada di Morowali,” bebernya.
Secara geografis, wilayah Tanjung Palas Timur dengan Morowali memang berbeda. Namun, kondisi yang ada di daerah ini jauh lebih baik. “Sekarang ini yang kita kejar bagaimana kesiapan dan percepatan dalam merealisasikan pembangunan pabrik industri,” ujarnya.
Dalam kunjungan itu, ada beberapa hal yang menjadi penekanan. Pertama, pihaknya memastikan pengembangan KIPI tidak akan menghilangkan kearifan lokal masyarakat. Kedua, tidak menghilangkan potensi alam yang ada di sana. “Nanti, pengembangan kawasan industri ini bisa kita padukan dengan industri pariwisata. Sehingga, bisa berjalan secara bersamaan,” ungkapnya.
Sehingga, dipastikan objek wisata akan tetap ada meskipun ada pengembangan KIPI. “Tetap ada walaupun ada pengembangan KIPI. Tidak mengubah dan mengalihfungsikan,” tegasnya.
Pembangunan awal, dimulai melalui groundbreaking untuk satu dari lima pengelola. Kemungkinan, pusatnya di Mangkupadi. Masing-masing pemilik izin usaha kawasan industri (IUKI) akan menjadi pengelola di kawasannya. “Iya, kalau sesuai data yang kita sampaikan ke pemerintah pusat melalui Bapak Gubernur secara berjenjang ada lima perusahaan,” bebernya.
Kelima perusahaan yang mengelola KIPI merupakan penanaman modal asing (PMA). Setelah semua berjalan, barulah pemerintah membentuk badan pengelola kawasan ekonomi khusus. “Iya, kalau sesuai data yang kita sampaikan ke pemerintah pusat melalui Bapak Gubernur secara berjenjang ada lima perusahaan,” ujarnya.
Menurutnya, multiplier effect (efek ganda) dari pengembangan KIPI sangat luar biasa. Contoh, di Morowali pada tahap awal saja banyak menyerap tenaga kerja lokal. “Kita sudah minta ke pihak pengembang untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal,” bebernya.
Misalnya, kegiatan land clearing atau pembukaan lahan jika ada pengusaha yang memiliki alat untuk mengakomodasi tenaga kerja lokal. Dalam hal ini dirinya berharap agar pihak investor berkomitmen mengembangkan KIPI. “Jangan sampai begitu sudah groundbreaking tersendat,” ujarnya.
Namun demikian, dirinya menyakini pembangunan akan berjalan dengan baik. Apalagi groundbreaking dilakukan Presiden. “Tidak mungkin sekelas Presiden itu barang tidak jadi,” ungkapnya.
Selain itu, pemerintah juga berharap adanya komitmen untuk meningkatkan kapasitas SDM maupun infrastruktur. “Jika pantai yang ada sekarang ini bisa dimaksimalkan untuk kegiatan kepariwisataan kita bisa menyanggah sebagai sarana transportasi dari Tanjung Palas Timur. Itukan multiplier effect lain yang bisa didapat daerah,” pungkasnya. (*/jai/eza)
