TARAKAN - Adanya polemik pada penyaluran menu Makan Bergizi Gratis (MBG) beberapa waktu lalu menuai perhatian besar masyarakat. Sehingga hal ini membuat DPRD Kota Tarakan mengundang pihak terkait dalam upaya memastikan adanya evaluasi dalam pelaksanaan MBG di Kota Tarakan. Di sisi lain polemik tersebut berbuntut ada beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang harus dinonaktifkan sementara alias terkena skorsing.
Saat dikonfirmasi, Ketua SPPG Yayasan Hidup Berbagi Kasih yang bertugas melayani penyaluran di Tarakan Utara, Jackson Situmorang mengatakan, secara umum pelaksanaan di SPPG telah berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Ia menyebut persoalan yang muncul belakangan ini lebih pada kendala teknis di lapangan.
“Yang disiapkan oleh SPPG itu sudah sesuai standar. Kemarin itu sebenarnya hanya masalah kemasan. Karena kekurangan kemasan vakum, sebagian terpaksa menggunakan plastik, dan itu tidak semuanya,” ujarnya, Selasa (3/3).
Dikatakan Jackson, selama Ramadan menu yang disajikan berupa menu kering. Standar pengemasan seharusnya menggunakan kemasan vakum dan dibawa dalam hoodie bag. Namun, keterbatasan bahan kemasan di Tarakan membuat ketersediaannya tidak selalu mencukupi.
"Kami berharap pemerintah dapat membantu memastikan ketersediaan bahan kemasan maupun bahan pangan agar pelaksanaan program berjalan lebih optimal. Selain kemasan, tantangan lain adalah ketersediaan bahan baku dalam jumlah besar. Kendali kami, beberapa komoditas sulit diperoleh ketika dibutuhkan dalam skala banyak. Bahkan harga dapat berubah cepat ketika stok di pasaran mulai menipis," terangnya.
“Kadang saat kita beli dalam jumlah banyak, barangnya tidak ada. Kalau pun ada, harganya bisa naik. Sementara anggaran yang diajukan sudah ditetapkan, jadi tidak bisa menyesuaikan dengan kenaikan harga,” jelasnya.
Adapun terkait menu buah, ia mengatakan pilihan disesuaikan dengan ketersediaan di daerah. Jika pisang yang paling mudah diperoleh dan sesuai harga, maka itu yang dibagikan kepada penerima manfaat. Lanjutnya, dalam penyediaan bahan pangan, pihaknya juga bekerja sama dengan petani dan nelayan lokal.
"Untuk menu ikan, dipilih jenis tanpa duri yang disukai anak-anak dan tetap menyesuaikan standar serta harga yang telah ditentukan. Buah di sini terbatas. Kalau ada komplain soal pisang, memang itu yang tersedia dan sesuai dengan harga,” katanya.
Jackson juga menjelaskan, pembagian anggaran program MBG. Untuk penerima manfaat tingkat TK hingga kelas 3 SD, alokasi sebesar Rp 8.000 per porsi. Sementara kelas 4 SD hingga SMA serta ibu hamil dan menyusui sebesar Rp 10.000. Dari total anggaran Rp 15.000 per porsi, sebagian digunakan untuk biaya operasional dapur, termasuk gaji sekitar 50 relawan, pembelian gas, air, dan kebutuhan lainnya. Selain itu terdapat insentif bagi penyedia dapur sebagai mitra.
“Bukan Rp 15.000 itu seluruhnya untuk anak. Ada bagian untuk operasional dan insentif penyedia dapur karena mereka sudah memfasilitasi dapur,” pungkasnya. (zac/jnr)
Editor : Januriansyah RT