TARAKAN - Harga sejumlah komoditas pangan masih menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi di Kalimantan Utara (Kaltara). Salah satunya cabai rawit yang sempat mencapai Rp150 ribu per kilogram di tingkat petani.
Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kaltara Reza Hidayat mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Kaltara pada Oktober 2026 tercatat sebesar 2,66 persen secara tahunan. Angka tersebut masih berada dalam sasaran inflasi pemerintah sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen. Capaian Kaltara juga lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,23 persen.
"Kondisi inflasi yang relatif terkendali bukan berarti tekanan harga telah sepenuhnya teratasi.
. Selain itu, terdapat tomat, cabai merah, jagung manis, dan kol putih yang turut memengaruhi perkembangan harga," ujarnya, Senin (10/11).
Tingginya harga cabai rawit di tingkat petani memang memberikan keuntungan bagi produsen. Namun, kondisi tersebut berpotensi membebani konsumen karena cabai merupakan salah satu kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
"Cabai rawit ini benar-benar pedas, harganya pedas. Dari sisi petani mungkin menjadi hal yang baik, tetapi dari sisi konsumen tentunya menjadi kebutuhan rumah tangga sehari-hari," ucapnya.
Di sisi lain, sejumlah komoditas justru membantu menahan kenaikan harga. Di antaranya angkutan udara, kangkung, ayam ras, emas hias, dan sabun colek.Reza menilai, pengendalian inflasi di Kaltara tidak terlepas dari koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
Upaya tersebut dilakukan melalui empat langkah utama, yakni menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif. "Tantangan pengendalian inflasi di Kaltara juga tidak ringan. Secara geografis, distribusi sejumlah komoditas masih bergantung pada pasokan dari luar daerah," terangnya.
Kondisi itu perlu diantisipasi menjelang Desember karena permintaan barang dan jasa biasanya meningkat seiring perayaan Natal dan Tahun Baru. Selain peningkatan permintaan, potensi gelombang laut tinggi dan kondisi cuaca juga dapat menghambat distribusi pasokan melalui jalur laut.
"Karena itu, kami bersama pemerintah daerah telah memperkuat koordinasi melalui TPID untuk menyiapkan langkah antisipasi agar kenaikan permintaan tidak diikuti lonjakan harga yang berlebihan," pungkasnya. (zac/jnr)
