Tujuh Kampus Belum Tuntaskan PKS, Akses Beasiswa Kaltara 2027 Jadi Perhatian
TARAKAN - Kesempatan mahasiswa di Kalimantan Utara (Kaltara) memperoleh beasiswa pada 2027 menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kaltara. Pasalnya, tujuh perguruan tinggi yang telah memiliki nota kesepahaman dengan pemerintah provinsi belum menuntaskan perjanjian kerja sama (PKS), sementara anggaran beasiswa tahun depan masih direncanakan sebesar Rp5 miliar.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Supa’ad Hadianto mengatakan, berdasarkan pembahasan bersama Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), anggaran beasiswa 2027 direncanakan sama dengan alokasi tahun 2026. Meski demikian, DPRD berharap anggaran tersebut dapat ditingkatkan agar kesempatan mahasiswa mendapatkan bantuan pendidikan semakin luas.
"Penyelesaian administrasi kerja sama menjadi salah satu hal yang perlu dipastikan sebelum program tahun depan berjalan," terangnya, Kamis (29/10).
Ia mengungkapkan, tujuh perguruan tinggi di Kaltara telah memiliki nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan pemerintah provinsi. Namun, kerja sama tersebut belum ditindaklanjuti dengan PKS yang diperlukan dalam mekanisme penyaluran beasiswa.
“Kita berharap jangan sampai ada perguruan tinggi di Kalimantan Utara yang mahasiswanya tidak mendapatkan akses beasiswa hanya karena perjanjian kerja samanya belum selesai,” ujar Supa’ad.
Ia menegaskan, Komisi IV mendorong agar proses penyelesaian PKS segera dituntaskan. Dengan demikian, mahasiswa dari perguruan tinggi terkait memiliki kesempatan mengakses program beasiswa pada 2027, sesuai ketentuan yang berlaku.
"Mekanisme penyaluran beasiswa masih mengacu pada pola sebelumnya, yakni melalui perguruan tinggi yang telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kaltara," tuturnya.
Karena itu, penyelesaian PKS menjadi bagian penting agar pelaksanaan program tidak terkendala persoalan administrasi. Di sisi lain, DPRD juga berharap alokasi beasiswa dapat ditambah dari rencana awal Rp5 miliar. Namun, usulan tersebut masih harus dibahas lebih lanjut bersama komisi terkait dan Badan Anggaran DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
"Peningkatan anggaran perlu berjalan beriringan dengan upaya memperluas kesempatan penerima. Dengan begitu, program beasiswa tidak hanya mempertahankan alokasi bantuan, tetapi juga dapat mendukung pemerataan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa di Kaltara," tuturnya.
"Kami berharap penyelesaian kerja sama dengan perguruan tinggi dan pembahasan anggaran dapat segera ditindaklanjuti sebelum program beasiswa 2027 dilaksanakan," pungkasnya. (zac/jnr)
