
TARAKAN - Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Tarakan masih menghadapi keterbatasan pada kondisi fisik bangunan. Dua titik tembok disebut belum mencapai ketinggian ideal sehingga mendapat pengamanan tambahan untuk mengantisipasi gangguan keamanan.
Kepala Lapas Tarakan Jupri mengatakan, ketinggian tembok di dua titik tersebut saat ini masih kurang dari dua meter. Untuk mengurangi potensi gangguan keamanan dan ketertiban, pihaknya memasang kawat berduri dan kawat silet pada bagian yang dianggap rawan. Usulan peningkatan pengamanan fisik juga telah disampaikan kepada pemerintah pusat sejak sekitar satu tahun lalu.
“Paling tidak itu tiga meter lebih. Saat ini paling dua meter kurang. Karena keterbatasan keuangan negara juga terbatas, sehingga belum ada realisasi sampai sekarang,” tukasnya, Kamis (1/10).
Selain pengamanan fisik, pengawasan diperkuat dengan pemasangan 16 kamera CCTV di sejumlah lokasi yang dianggap memiliki potensi gangguan keamanan. Kamera tersebut dipantau dari ruang pengamanan dan ruang komandan jaga.
Penempatan CCTV tetap memperhatikan ruang privat warga binaan. Area yang memiliki aktivitas privat, seperti kamar perempuan, tidak menjadi sasaran pemantauan kamera. Di sisi lain, jumlah penghuni yang melebihi kapasitas juga menjadi tantangan dalam pengelolaan blok hunian. Jupri mengatakan penempatan warga binaan tidak dilakukan semata berdasarkan jumlah, tetapi mempertimbangkan karakter masing-masing untuk mencegah terjadinya gesekan.
“Kita lebih mengutamakan, titik beratkan ke sisi keamanannya. Karena jumlah penghuni yang ada di Lapas Tarakan dengan jumlah petugas itu tidak sebanding,” katanya.
Setiap warga binaan pemasyarakatan (WBP) juga memiliki wali pemasyarakatan yang bertugas mengetahui kondisi serta keluhan warga binaan. Informasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam pengelolaan dan penempatan WBP di blok hunian.
Jupri menyebut persoalan antar-WBP yang muncul umumnya berupa kesalahpahaman dan ketersinggungan. Hal sederhana dapat berkembang menjadi gesekan apabila tidak segera dikelola. “Biasanya cuma kasusnya itu kesalahpahaman saja, ketersinggungan. Namanya orang kena masalah hukum, kadang-kadang sensitif,” jelasnya.
Untuk pelayanan kesehatan, Jupri memastikan WBP yang membutuhkan pengobatan tetap mendapatkan pemeriksaan. Mereka yang memiliki jadwal kontrol akan diantar petugas menggunakan ambulans Lapas.
Apabila rumah sakit merekomendasikan rawat inap, WBP dapat menjalani perawatan sesuai keputusan tenaga medis. Pihak Lapas juga menghubungi keluarga untuk menyampaikan kondisi yang bersangkutan.



