TARAKAN – Bawaslu Kota Tarakan menyoroti potensi penyalahgunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam pemilu. Teknologi tersebut dinilai dapat mempercepat dan memperbesar penyebaran hoaks, kampanye hitam, manipulasi data, hingga konten palsu yang menyerupai materi asli.
Anggota Bawaslu Kota Tarakan A. Muh. Saifullah mengatakan, ancaman AI dalam pemilu tidak terletak pada teknologinya, melainkan pada penggunaannya untuk memproduksi dan menyebarkan informasi yang telah dimanipulasi.
“AI bukan ancaman baru dalam bentuknya, tetapi dapat mempercepat dan memperbesar skala risiko lama seperti hoaks, kampanye hitam, dan manipulasi data,” ujar Saifullah, Senin (21/9).
Ia memaparkan sejumlah potensi penyalahgunaan AI, di antaranya pembuatan gambar dan video deepfake, pemalsuan suara atau voice cloning, penyebaran hoaks menggunakan bot dan akun otomatis, serta penyalahgunaan data pribadi pemilih.
"Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, kami menilai pengawasan tidak cukup jika hanya bertumpu pada penyelenggara pemilu. Keterlibatan masyarakat sipil, komunitas pemeriksa fakta, dan kelompok lainnya diperlukan untuk mengawasi arus informasi serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilah konten digital," jelasnya.
Hal tersebut sejalan dengan konsolidasi demokrasi yang dilakukan Bawaslu Kota Tarakan bersama Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Kalimantan Utara (Kaltara). Ketua Bawaslu Kota Tarakan Riswanto mengatakan keterlibatan masyarakat diperlukan untuk menjaga kualitas demokrasi.
“Maksud dan tujuan dari konsolidasi ini adalah bagaimana kita memperkuat sinergi antara Bawaslu dan Mafindo dalam membangun kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menjaga kualitas demokrasi. Pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi merupakan tanggung jawab kita bersama,” ujar Riswanto, Senin (21/9).
Menurut Riswanto, Mafindo dapat mengambil peran lebih luas dalam pengawasan dan pencegahan. Bawaslu juga mendorong organisasi tersebut untuk terlibat sebagai pemantau pemilu pada tahapan yang akan datang.
“Kami berharap Mafindo terus bersinergi dengan Bawaslu, baik dalam pengawasan maupun pencegahan. Nantinya, kami juga berharap Mafindo dapat ikut serta menjadi pemantau pemilu pada tahapan-tahapan pemilu yang akan datang. Dengan semakin banyak masyarakat yang terlibat, tentunya pengawasan pemilu akan semakin kuat,” tambahnya.
“Tindak lanjut dari kegiatan ini nantinya akan kita dorong dengan pelaksanaan deklarasi kesiapan menjadi pemantau pemilu. Ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk memperkuat pengawasan partisipatif dan memastikan masyarakat memiliki ruang untuk ikut mengawal setiap tahapan pemilu,” katanya (zac/jnr)
