Hampir 40 Persen Data Berubah, Penyaluran Bantuan Pangan di Tarakan Terkendala
TARAKAN - Penyaluran bantuan pangan beras di Kota Tarakan terus berjalan. Bantuan untuk masyarakat tersebut secara bertahap didistribusikan melalui kelurahan, sebelum diterima langsung oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun, proses penyaluran kali ini tidak sepenuhnya berjalan mulus.
Perubahan data penerima yang cukup besar menjadi salah satu kendala yang harus dihadapi dalam distribusi bantuan pangan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026.
Saat dikonfirmasi, Kepala Perum Bulog Cabang Tarakan, Zamahsyari Afsolin mengatakan, penyaluran bantuan pangan tersebut ditargetkan dapat diselesaikan paling lambat 30 September 2026. Target itu mengikuti jadwal yang telah ditetapkan pemerintah untuk penyaluran bantuan pangan tiga bulan tersebut.
"Hingga pertengahan September, distribusi bantuan dari Bulog menuju kelurahan telah mencapai sekitar 62 persen. Sementara bantuan yang sudah diterima langsung oleh masyarakat berada di angka sekitar 42 persen," ujarnya, Selasa (15/9).
"Perbedaan capaian tersebut terjadi karena bantuan yang telah sampai di kelurahan masih harus melalui proses pembagian kepada masing-masing penerima," sambungnya.
Lanjutnya, untuk periode Juli hingga September 2026, sebanyak 30.267 KPM di Tarakan tercatat sebagai penerima bantuan pangan. Setiap KPM mendapatkan total 30 kilogram beras untuk tiga bulan, dengan jatah 10 kilogram setiap bulan. Adapun besaran jumlah penerima membuat proses distribusi harus dilakukan secara bertahap. Terlebih, data penerima yang menjadi dasar penyaluran mengalami perubahan cukup signifikan setelah dilakukan pemutakhiran oleh pemerintah.
"Hampir 40 persen data penerima mengalami pergantian. Kondisi tersebut membuat petugas harus melakukan penyesuaian sebelum bantuan dapat diberikan kepada masyarakat," terangnya.
“Perubahannya cukup besar. Ada penerima yang tidak ditemukan, ada data ganda, ada juga yang berubah status berdasarkan pemutakhiran data pemerintah,” lanjutnya.
Menurutnya, perubahan data tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kecepatan penyaluran di lapangan. Bulog harus memastikan bantuan yang disalurkan sesuai dengan daftar penerima terbaru sehingga tidak terjadi kesalahan dalam distribusi.
"Untuk data penerima, kami tidak memiliki kewenangan untuk menentukan maupun mengubah siapa yang berhak memperoleh bantuan. Data tersebut sepenuhnya berasal dari pemerintah pusat dan menjadi acuan Bulog dalam menjalankan proses penyaluran," jelasnya. (zac/jnr)
