TARAKAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tarakan mulai mempersiapkan eksekusi aset Johansyah alias Bagong yang telah diputus dirampas untuk negara dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sejumlah aset tersebut nantinya akan dilelang dan hasilnya disetorkan sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Putusan perkara Bagong telah berkekuatan hukum tetap setelah majelis hakim Pengadilan Negeri Tarakan membacakan putusan pada 17 Juli 2026. Baik Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun terdakwa menerima putusan tersebut sehingga tidak ada upaya hukum lanjutan.
Kasi Intelijen Kejari Tarakan, Aditya Dwi Djayanto mengatakan, pihaknya kini fokus mempersiapkan administrasi barang bukti yang telah dinyatakan dirampas untuk negara.
“Barang buktinya sesuai tuntutan dan dirampas untuk negara. Harta itu nantinya dilelang dan hasilnya masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak. Sekarang kami menyiapkan data dan berkoordinasi dengan KPKNL untuk prosesnya,” kata Aditya.
Aset yang akan masuk proses lelang di antaranya satu unit Hyundai Creta beserta STNK, satu unit Honda HR-V, serta tanah dan bangunan dengan luas sekitar 2.268 meter persegi berikut sertifikatnya.
Namun, proses lelang tidak dapat langsung dilaksanakan. Kejari Tarakan masih harus melakukan pendataan, melengkapi dokumen, serta mengunggah seluruh data yang dibutuhkan ke sistem sebelum proses lelang dapat berjalan.
“Kita eksekusi dibatasi waktu sama hakim. Karena tidak secepat itu, kita harus menyiapkan datanya dulu, kemudian mengunggah ke sistem pusat untuk proses lelang. Jadi sekarang memang masih dalam proses,” jelasnya.
Setelah seluruh tahapan administrasi rampung, proses lelang akan dilakukan melalui sistem yang berlaku. Peserta lelang nantinya wajib mengikuti ketentuan, termasuk menyetorkan uang jaminan sebelum mengajukan penawaran.
Selain kendaraan dan tanah beserta bangunannya, majelis hakim juga memutuskan buku tabungan serta kartu ATM BRI dan Mandiri milik Bagong dirampas untuk negara.
Rekening tersebut diketahui telah diblokir sejak tahap awal penanganan perkara. Pemblokiran dilakukan setelah ditemukan transaksi yang berkaitan dengan perkara.
